Jakarta – Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Amich Alhumami, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun peta jalan pengembangan keilmuan perguruan tinggi yang berfokus pada bidang STEM, yaitu Science (Sains), Technology (Teknologi), Engineering (Rekayasa), dan Mathematics (Matematika).
“Ini dalam rangka meningkatkan jumlah ilmuan di Indonesia, supaya lebih banyak lagi dibanding negara sahabat di Asia. Mereka lebih banyak dari kita,” papar Amich, Kamis (3/7/2025).
Data mutakhir menunjukan: rasio ilmuan atau peneliti Indonesia per 1 juta penduduk belum tembus 2 ribu. Di Malaysia sudah mencapai 2.590 ilmuan, Singapura 7.115 ilmuan, Korea Selatan 8.105 ilmuan, dan Jepang 5.570 ilmuan.
Selain jumlah ilmuan, Amich menjelaskan bahwa selama ini perguran tinggi di Indonesia mengalami problem ketidakseimbangan dalam pemerataan keilmuan di setiap program studi (prodi).
Sampai saat ini, kata Amich, mayoritas keilmuan yang dipelajari di perguruan tinggi adalah rumpun-rumpun dari cabang ilmu sosial dan humaniora. Data di Kedeputian PMK Bappenas 2024 yang telah diolah dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD Dikti) tercatat: sampai tahun 2022 baru ada 13.047 prodi berbasis STEM; sedangkan prodi non STEM sebanyak 16.979 prodi.
Kabar baiknya: pada perguruan tinggi vokasi, prodi STEM mencapai 4.359 prodi, sedangkan prodi non STEM sebanyak 1.644 prodi. Menurut Amich, pemerataan pembelajaran di bangku kuliah akan dilaksanakan secara perlahan dengan target 10-20 tahun mendatang. Selama masa tersebut, dia berharap ada peningkatan fasilitas keilmuan di setiap perguruan tinggi.
“Kita berinvestasi untuk pengembangan dan pengeluaran infrastruktur Iptek-Inovasi. Infrastruktur Iptek-Inovasi di universitas besar seperti ITB, UI, UGM atau IPB, sudah relatif kuat. Tapi semua itu Jawa. Oleh karena itu kita sudah mulai mengembangkan ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi,” katanya.
Selain kelengkapan infrastruktur Iptek-Inovasi, Amich Alhumami menegaskan komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan anggaran di bidang riset dan pengembangan.
Menurutnya, biaya penelitian di Indonesia masih tergolong rendah dibanding dengan negara maju. Pemerintah Prabowo Subianto, lanjut Amich, berkomitmen meningkatkan belanja R&D (Research and Development.
“Kalau dibandingkan dengan negara selain OECD, Indonesia agak tertinggal dari sisi belanja untuk riset dan pengembangan atau R&D ini,” tutur Amic, yang juga Sekretaris Eksekutif Center for Policy and Development (CPDS) 1990-1995, wadah pemikir yang pernah disponsori oleh Dewan Pembina Mayjen TNI Prabowo Subianto.
Amich Alhumami mengatakan belanja riset dan pengembangan dari APBN sejauh ini hanya 0.30 persen. Dia menargetkan, pemerintah dalam tempo 10-20 tahun mendatang menaikan biaya R&D menjadi 1 atau 1,5 persen dari APBN. “Dengan investasi begitu, kita bisa mengikuti jejak yang sudah dilakukan oleh Jepang, Korea Selatan dan China,” katanya.
Menurutnya, investasi R&D pada prodi berbasis STEM di negara-negara tersebut telah terbukti dapat meningkatkan jumlah ilmuannya. Selain itu, lanjut Amich, dengan menggarap sektor unggulan dan ekonomi kewilayahan dalam R&D prodi STEM, juga terbukti meningkatkan produktivitas ekonomi dan sainstifik mereka sebagai keunggulan komparatifnya.
Contohnya, kata Amich, sudah ada seperti di China pada koridor atau zona Ekonomi Shanghai dan Shenzen atau Incheon dan Busan di Korsel. “Ada penguatan luar biasa peran perguruan tinggi sebagai center of excellence dalam mengisi pertumbuhan industri di zona-zona ekonomi tersebut, dan hal ini menjadi salah satu jawaban kenapa ekonomi global berpindah ke Asia Timur,” paparnya.
Sumber: KBRN
Komentar