Seram Bagian Timur, HarianMalut – Sebanyak tiga perusahaan bergerak di bidang perkebunan Sawit dan Tebu dalam waktu dekat mulai beroperasi di wilayah Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Maluku.
Tiga perusahaan itu antara lain PT. Fisqa Mulia Maha Karya sebagai perusahaan induk, ditambah lagi dua sub perusahaan. Sesuai rencana, mereka akan mengelola seluas 250.000 hektar lahan untuk menanam Sawit dan Tebu.
Warga setempat yang mendengar kabar bakal beroperasinya perusahaan perkebunan di wilayahnya tersebut merasa khawatir dengan dampak yang akan ditimbulkan kelak. Pasalnya mereka semua sudah memiliki pengalaman buruk dengan beberapa perusahaan sebelumnya yang beroperasi di wilayah tersebut.
Kekhawatiran warga itu disampaikan melalui wakil rakyat, khususnya yang duduk di Komisi I DPRD yang menggelar Kunjungan Kerja (Kunker) di kecamatan tersebut pada Sabtu kemarin.
Merespon kekhawatiran warga itu, Ketua Komisi Abdul Aziz Yanlua berjanji bakal menginterupsi Pemkab setempat agar mempertimbangkan ulang masuknya tiga perusahaan tersebut di wilayah kecamatan Siwalalat.
“Sebagai ketua komisi, saya akan menginterupsi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan masuknya perusahan tersebut di siwalalat,” tandasnya kepada wartawan via seluler, Minggu (9/3/2025).
Menurut politisi PDI Perjuangan ni, alasan pihaknya meminta pertimbangan Pemkab yakni karena selain mengeksploitasi hutan produksi milik rakyat, kehadiran perusahaan tersebut juga dikhawatirkan bakal menciptakan konflik sosial akibat lahan milik rakyat dikuasai oleh pihak perusahan.
Disamping aspirasi warga terkait masuknya perusahaan perkebunan, Kunker Komisi I DPRD ini juga menemukan berbagai problem, diantaranya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan realisasi anggaran desa.
Dikatakan, penyebab kurang optimalnya pelayanan pemerintahan di kecamatan merupakan akibat dari minimnya jumlah personil ASN. Beberapa jabatan dalam struktur organisasi kecamatan tidak terisi lantaran kurangnya personil pegawai.
Sedangkan dalam hal pengelolaan anggaran desa, untuk mendorong optimalnya pengelolaan, masyarakat berharap Pemkab setempat dapat segera menjadwalkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), sehingga dengan begitu penyelenggaraan pemerintahan di desa dapat berjalan efektif karena dipimpin kepala desa definitif.
“Semua hasil kunjungan lapangan sudah kami tampung aspirasinya, baik soal tenga ASN di tingkat kecamatan yang relatif sedikit, ditambah dengan beberapa bidang di struktur pemerintahan kecamatan yang masih kosong tentu berpengaruh terhadap pelayanan pemerintahan,” terang Yanlua. (KBRN)
