Ambon, HarianMalut – Pemerintah Provinsi Maluku mengemukakan bahwa gagasan Pelabuhan Terpadu Maluku atau Maluku Integrated Port yang kini menjadi proyek strategis nasional bukan sekedar industrialisasi perikanan namun juga pengembangan sektor transportasi.
“Pelabuhan terpadu ini berbicara tentang industrialisasi sektor perikanan dan hilirisasi sektor perikanan dan peningkatan transportasi guna konektivitas antarwilayah di Maluku,” kata Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Ambon, Senin (10/3/2025).
Menurutnya konsep pelabuhan terpadu ini mengintegrasikan berbagai layanan dan fasilitas untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi mulai dari perikanan, logistik, hingga transportasi secara efisien dalam satu lokasi.
“Pelabuhan terpadu ini dirancang tidak hanya untuk aktivitas bongkar muat barang, tetapi juga untuk mendukung kegiatan industri perikanan mulai dari distribusi, perdagangan, dan pengelolaan logistik secara terintegrasi,” ujar Lewerissa.
Berkaitan dengan hal itu ia menjelaskan saat ini Maluku memiliki potensi sumber daya perikanan dan kelautan di antaranya di Laut Banda, Seram dan Arafura yang menyuplai 37 persen kebutuhan ikan nasional.
Adanya potensi itu maka memungkinkan keberadaan pelabuhan terpadu menjadi kunci kemajuan sektor perikanan di daerah itu.
“Dan kita bisa menjadi daerah yang tidak hanya menjual ikan dalam bentuk mentah, tetapi juga diharapkan ada pabrik pengalengan ikan, abon ikan dan sebagainya terkait hasil perikanan dan kelautan,” jelasnya.
Lewerissa menyampaikan penting untuk menghentikan kebijakan alih muatan atau perdagangan ikan di atas kapal yang membuat potensi triliunan pendapatan per tahun Provinsi Maluku hilang, dengan berbagai pertimbangan.
“Selama ini hasil tangkapan dari laut Maluku tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Maluku karena terjadi alih muatan di tengah laut mengakibatkan tidak adanya retribusi ke daerah penghasil, apalagi dengan besar luasan laut Maluku,” katanya.
Ia berharap agar proyek yang menjadi kunci kemajuan sektor perikanan Maluku ini dapat terealisasi sehingga untuk kemajuan daerah berjuluk Bumi raja-raja itu.
Sementara itu Pemerintah RI melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2025 telah menetapkan Pelabuhan Terpadu Maluku masuk dalam proyek strategis nasional sebagai bagian Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. (ANT)
