Ternate, HarianMalut – Pemerintah Provinsi Maluku Utara siap merealisasikan Program Pendidikan Gratis pada April 2025. Program ini menjadi komitmen Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe dalam meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh siswa di sekolah negeri.
Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, mengungkapkan bahwa program ini akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan sekolah negeri pada tahap pertama.
“Kami sudah mendapatkan arahan dari Ibu Gubernur dan Wagub. Untuk tahap awal, program ini akan mencakup 36.838 siswa SMA dan SLB, serta 9.000 siswa SMK yang dibiayai melalui BOSDA (Biaya Operasional Satuan Pendidikan Daerah),” ujar Abubakar, di Ternate, Rabu (12/3/2025).
Dalam pelaksanaannya, Dikbud Maluku Utara, membagi program ini ke dalam dua kluster utama, Kluster 1: SMA dan SLB, dengan jumlah yang ditanggung sebanyak 36.838 siswa, dan Kluster 2: SMK, jumlah yang ditanggung 9.000 siswa
Nilai yang ditanggung oleh Pemprov untuk kluster 1 dan 2 berbeda-beda, lantaran di SMK terdapat biaya Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
Abubakar menjelaskan bahwa perbedaan nominal bantuan antara SMA, SLB, dan SMK disebabkan oleh adanya kebutuhan tambahan di SMK, seperti UKK dan PKL, yang membutuhkan biaya lebih besar.
Gubernur Sherly Laos telah memberikan persetujuan untuk peluncuran program ini dan saat ini Dinas Pendidikan tengah menyusun regulasi pendukungnya.
“Kami sedang berkoordinasi dengan Biro Hukum untuk menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) Pendidikan Gratisserta pedoman penyaluran BOSDA. Regulasi ini harus mengatur secara lengkap terkait penerima bantuan, komponen pembiayaan, mekanisme penyaluran, hingga pertanggungjawaban,” kata Abubakar.
Dinas Pendidikan optimistis semua persiapan akan selesai dalam waktu dekat sehingga program ini bisa berjalan sesuai rencana.
“Pendidikan Gratis adalah hak setiap siswa di Maluku Utara. Kami memastikan bahwa program ini berjalan transparan dan tepat sasaran,” ucap mantan Pj. Sekda Malut ini.
Dengan adanya program ini, diharapkan akses pendidikan di Maluku Utara semakin luas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan meringankan beban orang tua dalam pembiayaan sekolah. (KBRN/CAKEN)
