Morotai, HarianMalut – Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Maluku Utara Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring dari ruang command center Morotai, Selasa (18/3/2025).
Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah, Asisten I, Kepala Inspektorat, serta beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Rakor ini dibuka oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, yang menekankan bahwa Monitoring Center for Prevention (MCP) bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan mencerminkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Gubernur Malut,Sherly Laos juga mengimbau seluruh kepala daerah di Maluku Utara untuk terus meningkatkan komitmen dalam pencegahan korupsi serta memperkuat sistem pengawasan internal di setiap lini pemerintahan.
“Seluruh pemerintah daerah di Maluku Utara, termasuk Morotai, bersama OPD terkait, diminta untuk lebih fokus dalam meningkatkan nilai MCP sebagai indikator utama penilaian kinerja pemerintahan daerah,” katanya.
Langkah ini penting untuk memastikan pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, serta bebas dari potensi penyimpangan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan dengan memastikan MCP bukan hanya kewajiban administratif. Tetapi juga menjadi standar dalam meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan publik yang lebih akuntabel.
“Melalui koordinasi dan evaluasi berkala seperti Rakor ini, kami berharap Pemda Morotai dapat semakin optimal dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance serta mewujudkan pemerintahan yang lebih profesional dan berintegritas,” kata Rusli, mengakhiri.
KBRN
Komentar