Ambon, HarianMalut – Ketua Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), Pendeta Elifas Tomix Maspaitella, menyesalkan insiden konflik di Seram Utara, Maluku Tengah yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan harta benda pada Kamis (3/4/2025).
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh dijadikan alat atau korban dalam konflik. Apalagi hanya karena ketidakpuasan terhadap suatu keputusan hukum yang masih dalam proses.
“Ini patut disesali. Kita sudah berusaha keras membangun perdamaian dan membuka diri untuk saling menerima satu sama lain,” ujar Maspaitella, Jumat (4/4/2025).
Menurutnya, penyelesaian masalah harus ditempuh secara damai dan bermartabat sebagai sesama orang bersaudara. Jika terdapat kasus hukum, sebaiknya diserahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku.
“Kalau ada masalah, mari dibicarakan sebagai orang basudara. Jika sudah masuk proses hukum, biarlah hukum yang berjalan,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang bisa memicu konflik baru. “Jangan adu masyarakat, jangan jadikan mereka sasaran atas penolakan keputusan hukum. Ini yang harus kita sadari agar tak saling melukai,” ujarnya tegas.
Maspaitella juga menyoroti akar masalah laten seperti persoalan batas tanah antar-negeri yang belum tuntas. Ia mendorong pemerintah untuk serius menangani penyebab utama konflik, bukan hanya dampaknya.
“Tak elok jika energi kita habis untuk memadamkan konflik dan membangun kembali rumah terbakar, tapi penyebab utamanya tak diselesaikan,” ujarnya tegas. GPM terus mengajak seluruh warga Maluku Tengah untuk mengedepankan perdamaian dan belajar dari masa lalu.
“Kita harus menjadi masyarakat yang cerdas, sembuhkan luka masa lalu, dan hentikan konflik yang tak membawa manfaat bagi persaudaraan dan generasi kita,” ujarnya mengakhiri.
KBRN
Komentar