Ternate, HarianMalut – Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos menegaskan bahwa dirinya sangat menghormati aspirasi yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Dikatakan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memegang prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan etika dalam membangun komunikasi antar pemerintahan.
“Namun, Pemprov tidak akan menanggapi bentuk-bentuk tekanan atau ancaman yang tidak sesuai dengan norma komunikasi pemerintahan yang sehat,” ujar Sherly, dalam keterangan tertulis, Rabu (16/4/2025).
Pemprov Malut kata Sherly, tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) secara transparan, berdasarkan regulasi yang berlaku, dan dengan memperhatikan mekanisme audit serta kemampuan fiskal daerah.
DBH di sejumlah kabupaten/kota masih alami tunggakan pembayaran, sehingga ada kepala dari yang memberikan tanggapan yang cukup keras.
Meski begitu, Gubernur perempuan pertama di Malut ini menegaskan bahwa ruang dialog dan silaturahmi selalu terbuka bagi siapa pun yang ingin berkomunikasi secara santun dan konstruktif.
“Pemerintah provinsi berharap seluruh kepala daerah dan stakeholder dapat menjaga stabilitas dan etika dalam membangun Maluku Utara yang damai, maju, sejahtera, berkeadilan dan bermartabat,” ucapnya.
KBRN/SAM
Komentar