Ternate, HarianMalut – Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, memastikan bahwa delapan jabatan Kepala Dinas (Kadis) yang saat ini masih kosong akan diisi melalui mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan.
“Saat ini proses administrasi sedang diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri. Jika izin telah diberikan, kami akan umumkan seleksi terbuka untuk delapan jabatan yang lowong,” ujar Gubernur Sherly Laos, Rabu (30/4/2025).
Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan roda pemerintahan berjalan efektif.
Catatan rri.co.id, terdapat perangkat daerah yang dijabat Pelaksana Tugas (Plt) karena adanya kekosongan yaitu Biro Kesra, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Biro BPBJ, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Capil, Biro Umum. Kemudian, Dinas PPPA dan Kelautan dan Perikanan, yang baru saja digeser pejabat definitifnya.
Gubernur perempuan pertama di Malut ini baru saja lakukan rotasi tiga pejabat pimpinan tinggi pratama (JPTP) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 800.1.3.3/KEP/JPTP-MU/01/IV/2025. Pelantikan dipimpin oleh Wakil Gubernur Sarbin Sehe, dan telah mendapat persetujuan dari BKN.
Adapun tiga pejabat yang dimutasi adalah:
- Musrifah Alhadar, dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim);
- Abdullah Assagaf, dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi Staf Ahli Gubernur;
- Miftah Baay, dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Wakil Gubernur Sarbin Sehe dalam keterangannya menekankan pentingnya integritas dan kinerja dalam jabatan baru yang diemban.
“Mutasi ini adalah bagian dari penyegaran organisasi. Kami berharap pejabat yang dilantik segera menyesuaikan diri dan menunjukkan kinerja maksimal,” ujarnya.
KBRN
Komentar