Ternate, HarianMalut – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong perubahan paradigma perencanaan pembangunan menuju arah yang lebih strategis dan adaptif. Hal ini ditegaskan Sekprov Samsuddin A. Kadir, saat membuka Forum Perangkat Daerah (FPD) Tahun 2025, di Bela Hotel, Ternate, Rabu (30/4/2025).
Forum Perangkat Daerah merupakan tahapan krusial dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, yang sejalan dengan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara.
Dalam arahannya, Sekprov menyebut forum ini merupakan bagian penting dari rangkaian proses perencanaan dimulai dari konsultasi publik RKPD, Musrenbang, hingga Forum Kepala Daerah sebelum difinalisasi dalam RKPD Provinsi.
“Kita berada pada momentum strategis untuk menyempurnakan Renja Perangkat Daerah dan RKPD 2026. Ini bukan hanya soal menyusun program, tetapi juga menyesuaikan arah pembangunan sesuai visi pemimpin yang akan datang,” ujarnya.
Sekprov menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus mengikuti visi, misi, dan program prioritas kepala daerah. Ia menganalogikan ASN sebagai “pelaksana bangunan” yang harus mampu menerjemahkan “selera pemilik rumah”, yaitu kepala daerah, dalam bentuk kebijakan konkret.
“Jika dulu kita membangun rumah gaba, lalu pemilik rumah sekarang ingin rumah tembok, maka perencanaan dan penganggaran pun harus menyesuaikan,” kata Samsuddin.
Ia mengingatkan, meskipun saat ini rancangan awal masih mengacu pada RPD 2025–2026, penyesuaian terhadap RPJMN dan visi kepala daerah terpilih harus segera dilakukan. Penyesuaian itu menyangkut sasaran pembangunan, bentuk intervensi, serta pagu anggaran.
Menurut mantan Pj. Gubernur ini, perencanaan tahun 2026 menjadi spesial karena seluruh tingkat pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, kini memiliki periode pembangunan yang seragam. Sinkronisasi lintas pemerintahan yang sebelumnya sulit terwujud karena beda periode, kini menjadi peluang besar untuk kolaborasi strategis.
“Inilah momen emas bagi kita. Untuk pertama kalinya kita berada dalam satu periode. Maka kolaborasi harus lebih diintensifkan agar program prioritas nasional dan daerah bisa bersinergi secara nyata,” katanya.
Dalam forum tersebut, Samsuddin juga secara terbuka mengkritisi alokasi anggaran yang dinilai tidak relevan dengan prioritas pembangunan. Ia mengungkapkan telah menelaah beberapa rincian belanja perangkat daerah dan menemukan banyak anggaran justru terserap pada pos yang tidak substansial.
“Ada yang belanjanya besar untuk hal-hal yang bukan prioritas, sementara untuk program strategis justru minim. Ini harus kita koreksi bersama,” kata Samsuddin.
Ia meminta agar setiap OPD melakukan verifikasi internal terhadap penganggaran, dan mengalihkannya ke kebutuhan yang lebih prioritas agar target pembangunan bisa tercapai secara optimal.
Menutup arahannya, Sekprov mengajak seluruh peserta forum dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar memanfaatkan forum ini sebagai ruang kolaborasi yang efektif. Ia berharap, diskusi yang digelar mampu memperkuat sinergi lintas wilayah dan sektor.
“Forum ini harus dimaknai sebagai ruang menyatukan arah dan kekuatan. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Hanya dengan kerja kolaboratif, tujuan pembangunan daerah dan nasional bisa dicapai secara maksimal,”ucapnya.
KBRN
Komentar