Jakarta, HarianMalut – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai bagian dari strategi memperkuat investasi nasional. Langkah ini bertujuan meningkatkan peran BUMN dalam investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara lebih pesat.
Peran BUMN dalam investasi nasional masih tergolong kecil untuk itu, diperlukan strategi baru guna meningkatkan kontribusinya. Hal ini disampaikan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda.
Menurutnya, pendirian BPI Danantara diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas BUMN dalam berinvestasi tanpa birokrasi yang berlebihan. Ia menyatakan bahwa jika dikelola secara profesional, Danantara bisa menjadi game changer bagi investasi nasional.
Namun, terdapat beberapa catatan penting terkait pengelolaan BPI Danantara, terutama dalam aspek transparansi dan pengawasan. “Yang harus diperhatikan adalah siapa yang mengelola Danantara, karena harus bebas dari kepentingan politik dan individu,” kata Nailul saat wawancara bersama Pro3 RRI Senin (24/2/2025).
Selain itu, besarnya dana yang dikelola BPI Danantara menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan. Ia menekankan bahwa penting untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan dana.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah status imunitas pengawas Danantara yang dapat mempersulit pemeriksaan keuangan. “seharusnya BPK tetap dapat masuk dalam proses pengawasan guna memastikan akuntabilitas,” ujar Nailul.
Ia mengatakan kekhawatiran lain muncul terkait komposisi Dewan Pengawas, yang berpotensi diisi oleh mantan presiden atau pejabat politik. Menurutnya, perlunya kejelasan dalam pembagian peran antara Kementerian BUMN dan BPI Danantara.
Beberapa kalangan mengusulkan agar BPI Danantara dipayungi undang-undang khusus agar bebas dari kepentingan politik. Namun, ia berpendapat bahwa revisi Undang-Undang BUMN sudah cukup untuk memperkuat peran Danantara tanpa perlu regulasi baru.
Menurutnya, efektivitas BPI Danantara sangat bergantung pada profesionalisme pengelolanya serta mekanisme pengawasan yang jelas. “Dengan pengelolaan yang transparan dan independen, badan ini berpotensi menjadi pilar utama dalam pengembangan investasi nasional,” ucapnya. (KBRN/BAM)
