HarianMalut, Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar pertemuan untuk membahas rencana investasi PT. Tri Usaha Baru (TUB) yang berlokasi di Kabupaten Halmahera Barat.
Pertemuan tersebut, juga dihadiri langsung Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Waris Agono, Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat serta Bupati Halmahera Utara.
Selain unsur pemerintah, pembahasan rencana investasi PT. TUB tersebut juga dihadiri, tokoh adat dan perwakilan masyarakat dari wilayah lingkar tambang.
Pertemuan terjadi juga membahas terkait dengan dampak sosial dan ekonomi dan respons terhadap aspirasi masyarakat adat yang mengklaim adanya pengabaian hak-hak oleh pihak perusahaan.
Wakil Gubernur, Sarbin Sehe dalam pertemuan itu menegaskan pentingnya memperhatikan suara masyarakat.
“Beberapa hari lalu kami menerima perwakilan masyarakat yang mengeluhkan pengambilan hak-hak mereka oleh perusahaan. Karena itu, Pemerintah Provinsi menginisiasi dialog ini agar ada penyelesaian yang adil,” ujar Wagub.
Sementara itu, Kapolda Malut, Irjen Po. Waris Agono menyatakan, Kepolisian hadir untuk menjaga situasi tetap kondusif. Bahkan Kapolda juga menekankan pentingnya penyelesaian masalah melalui jalur dialog.
“Setiap persoalan pasti ada solusi, namun harus diselesaikan dengan kepala dingin,” katanya.
Menurutnya, kehadiran aparat di sekitar wilayah pertambangan semata-mata untuk menjaga keamanan dan mencegah potensi konflik antarwarga maupun antara warga dengan manajemen perusahaan.
Pertemuan tersebut lanjut Kapolda, menjadi wadah penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dan mencari jalan tengah, demi memastikan bahwa investasi berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat lokal.
KBRN
Komentar