HarianMalut, Sofifi – Dalam rangka memperkuat sinergi perencanaan pembangunan daerah berbasis data kependudukan, kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kependudukan (Kemendukbangga/BKKBN) Provinsi Maluku Utara, melakukan audiensi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi bertempat di ruang kerja Sekretaris Bappeda, Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
Audiensi tersebut dipimpin Ketua Tim Kerja Pemanduan Kebijakan dan Parameter Kependudukan Kemendukbangga/BKKBN Maluku Utara Rusmin Fachrudin dan diterima Sekretaris Bappeda Provinsi Maluku Utara, Herifal Naly Thomas didampingi Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Rosyidah Arbi.
Pertemuan ini membahas integrasi Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2025, serta penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi Pembangunan Kependudukan.
Selain itu, dibahas pula fasilitasi penetapan data parameter kependudukan dalam kerangka Satu Data Indonesia untuk mendukung dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPMJD, RENSTRADA, dan RKPD.
“Kami mendorong agar GDPK tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar menjadi referensi strategis dalam penyusunan RPJMD.
“Melalui audiensi ini, kami ingin memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah benar-benar didasarkan pada data kependudukan yang akurat dan terintegrasi,” ujar Rusmin Fachrudin.
Pihak Bappeda menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan untuk bersinergi lebih erat dengan BKKBN, khususnya dalam penguatan basis data dan perumusan kebijakan kependudukan daerah.
“Kami menyadari pentingnya data kependudukan yang valid dalam menyusun arah pembangunan daerah ke depan. Sinergi ini sangat kami butuhkan untuk memastikan RPJMD 2025-2030 tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika kependudukan,” ucap Herifal Naly Thomas.
Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda, Rosyidah Arbi, juga menambahkan bahwa pihaknya sangat antusias untuk mengikuti Workshop Peta Jalan dan Rencana Aksi Pembangunan Kependudukan Provinsi Maluku Utara yang akan digelar oleh BKKBN Malut pada 22–23 Mei 2025.
“Kami berharap workshop ini bisa menghasilkan rumusan yang aplikatif dan langsung bisa menjadi masukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan yang sedang kami siapkan,” ujar Rosyidah.
Audiensi ini menandai komitmen bersama antara BKKBN dan Bappeda Maluku Utara dalam memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data dan evidence-based policy, selaras dengan kebijakan nasional Satu Data Indonesia.
KBRN
Komentar