Semarang, HarianMalut – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama berbagai pihak menetapkan delapan desa di Jawa Tengah (Jateng) sebagai percontohan pengentasan kemiskinan. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta, dan lembaga filantropi.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono mengatakan Jawa Tengah dipilih karena memiliki jumlah penduduk miskin terbesar ketiga di Indonesia. Saat ini, terdapat 923 desa miskin ekstrem di provinsi tersebut.
”Kenapa Jateng? Penduduk miskin di Jateng nomor 3,” kata Wamensos Agus Jabo Priyono dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pilot Project Graduasi Bantuan Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Aula Dinsos Jateng, Semarang, Senin (24/02/2025).
Sebagai langkah awal, Kemensos akan memulai program ini di delapan desa. Presiden Prabowo Subianto menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia harus tuntas pada 2026.
Delapan desa percontohan tersebar di berbagai kabupaten, termasuk Brebes, Wonogiri, Grobogan, Magelang, Pemalang, Banyumas, Kendal, dan Wonosobo. Program ini bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi.
Agus Jabo menekankan pentingnya model graduasi yang tepat untuk mengeluarkan masyarakat dari ketergantungan bantuan sosial. Bantuan sosial tidak boleh diberikan terlalu lama, terutama bagi masyarakat yang masih dalam usia produktif.
“Kita harus membatasi bansos agar tidak diterima lebih dari 10 tahun,” katanya. Ia menambahkan bahwa solusi utama kemiskinan bukan rehabilitasi sosial, tetapi pemberdayaan ekonomi.
Agus Jabo menegaskan bahwa kemiskinan di Pulau Jawa harus menjadi prioritas. Jika kemiskinan ekstrem di Jawa teratasi, maka permasalahan kemiskinan nasional akan lebih mudah diselesaikan.
Menurutnya, keberhasilan program ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Ia juga meminta perguruan tinggi membuat profil kemiskinan untuk mendukung kebijakan berbasis data.
Selain itu, Agus Jabo menekankan pentingnya data yang valid dalam penyaluran bantuan sosial. Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar semua kementerian dan pemerintah daerah menggunakan sistem DTSEN.
Kepala Desa Pesodongan, Wonosobo, Suratno menyatakan perubahan pola pikir penerima bansos sangat penting. Ia berharap masyarakat bisa lebih mandiri dan memanfaatkan potensi ekonomi desa.
“Potensi desa kami ada di susu kambing perah dan keripik salak,” katanya. Dengan intervensi yang tepat, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.
Kepala Dinas Sosial Jateng, Imam Masykur, mengatakan program ini berfokus pada tiga aspek utama. Yaitu peningkatan kualitas hidup, pendapatan, dan aset masyarakat.
Kepala Bappeda Jateng, Harso Susilo, menambahkan strategi pengentasan kemiskinan dilakukan dengan mengurangi beban hidup, meningkatkan pendapatan, dan mengatasi kantong kemiskinan. Basis program ini adalah desa.
Acara ini dihadiri oleh pejabat dari Kemensos, Pemprov Jateng, DPRD, serta akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Hadir pula perwakilan swasta dan filantropi, termasuk desainer Anne Avantie.
Perusahaan seperti PT Semen Gresik, PT Pos Indonesia, dan PT PLN juga turut serta dalam mendukung program ini. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan model pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. (KBRN/AAD)
