HarianMalut, Ternate – Dala Institute bekerja sama dengan Lembaga Pesisir dan Lautan (eLSiL) Kie Raha menyelenggarakan Lokakarya Penelitian Aksi Partisipatif (Participatory Action Research/PAR) pada Kamis (19/6/2025) di Meeting Room Hotel Batik, Kota Ternate.
Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong manfaat sosial dan ekonomi jangka panjang di Provinsi Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah, melalui pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang inklusif dan berkelanjutan.
Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, ini dihadiri oleh 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Maluku Utara. Wagub menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjawab tantangan lingkungan dan mendorong pembangunan yang berkeadilan.
Wakil Gubernur menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang sempat menempatkan Maluku Utara sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia tidak secara otomatis membawa pemerataan kesejahteraan. Masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat langsung dari geliat pembangunan industri, khususnya industri nikel yang berkembang pesat di Halmahera Tengah.
“Pembangunan yang berkeadilan harus berpijak pada data, hasil penelitian, dan masukan dari semua elemen masyarakat. Kita tidak bisa lagi hanya bicara pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus bicara distribusi manfaat, pelestarian lingkungan, serta perlindungan hak-hak masyarakat lokal,” ujar Wakil Gubernur.
Mantan Kakanwil Kemenag Sulsel ini menyoroti bahwa ekosistem ekonomi di wilayah pesisir dan kawasan industri kini menghadapi tekanan besar. Pola tangkap nelayan berubah, hasil laut mulai menurun, dan dampak lingkungan mulai terasa.
Ia menekankan bahwa diperlukan pendekatan terintegrasi yang mampu menjawab kompleksitas persoalan tersebut, salah satunya melalui metode partisipatif seperti yang diusung dalam kegiatan PAR.
“Kita butuh kerja bersama, bukan kerja sendiri-sendiri. Daerah ini bukan tempat untuk bersaing antar-lembaga, tapi tempat untuk saling bantu, saling kuatkan. Pemerintah, lembaga riset, swasta, masyarakat sipil, semua punya peran penting untuk memastikan Maluku Utara tumbuh secara berkelanjutan dan inklusif,” ucapnya.
Sarbin juga menyoroti pentingnya pengelolaan industri ekstraktif seperti nikel agar tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat sekitar, baik dalam bentuk pekerjaan, peningkatan kapasitas, hingga perlindungan terhadap ekosistem alam.
Sementara itu, Peneliti Senior Dala Institute, Rahayu Harjanthi, dalam menyampaikan bahwa Dala Institute hadir untuk mendukung Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menyusun kebijakan berbasis keadilan lingkungan dan sosial. Menurutnya, pendekatan PAR menjadi instrumen penting untuk menjaring suara masyarakat yang selama ini tidak terdengar dalam proses perencanaan pembangunan.
“Melalui PAR, kami ingin memastikan bahwa masyarakat Halmahera Tengah bukan hanya objek dari pembangunan industri, tetapi menjadi subjek yang aktif terlibat dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan,” ujar Rahayu.
Lokakarya ini diharapkan melahirkan gagasan, strategi, dan rekomendasi kebijakan yang mampu mendorong pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan dan kelautan yang berpihak pada masyarakat, menghormati kearifan lokal, dan menjaga keseimbangan ekologis.
Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, yang hadir menutup kegiatan tersebut, menekankan bahwa kegiatan ini sangat strategis bagi seluruh OPD, termasuk Bappeda, karena memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan dalam memahami dan menerapkan pendekatan Penelitian Aksi Partisipatif (PAR).
Pendekatan ini dinilai sangat relevan untuk memperkuat proses penyusunan kebijakan yang berbasis bukti, partisipatif, dan lebih kontekstual dengan kebutuhan masyarakat.
Alumnus IPDN ini menyampaikan bahwa kegiatan ini membuka peluang penting untuk menghimpun dan mengonsolidasikan data primer secara partisipatif, yang selama ini masih menjadi tantangan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Prinsip transisi berkeadilan juga menjadi perhatian utama, terutama dalam konteks pengelolaan industri ekstraktif seperti nikel, agar tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar dan lingkungan,”kata Sarmin.
Ia juga menekankan perlunya pemetaan ulang terhadap program-program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) agar pelaksanaannya lebih berdampak secara sosial dan ekonomi bagi warga lokal.
Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Sarmin menyampaikan bahwa hasil lokakarya ini sejalan dengan arah kebijakan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara. Di dalam RPJMD, pengembangan ekonomi biru dan ekonomi hijau menjadi salah satu fokus utama, termasuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki potensi besar di wilayah ini.
“Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan seperti PAR sangat dibutuhkan untuk memperkuat integrasi antara aspirasi masyarakat dan arah kebijakan pemerintah daerah,”ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa Bappeda Maluku Utara membuka diri untuk mendukung dan terlibat lebih aktif dalam proses-proses riset dan kebijakan partisipatif seperti ini. Pemerintah Provinsi, kata dia, siap memberikan dukungan penuh terhadap riset-riset yang mendorong terciptanya pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Sarmin berharap hasil lokakarya ini dapat dikembangkan menjadi dokumen strategis yang berguna bagi pengambilan keputusan di berbagai tingkatan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia riset.
KBRN
Komentar