HarianMalut, Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat langkah-langkah penanganan dampak bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah. Cuaca ekstrem yang melanda dalam beberapa waktu terakhir telah mengakibatkan kerusakan serius pada sejumlah ruas jalan dan jembatan di wilayah provinsi, termasuk di Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan, dan kabupaten lainnya di Malut.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mengungkapkan pemerintah daerah telah menerapkan dua pendekatan dalam penanggulangan bencana: pertama, penanganan langsung oleh pemerintah daerah jika anggaran tersedia dan cukup, dan kedua, koordinasi dengan pemerintah pusat jika anggaran daerah belum memadai.
“Penyelesaian dilakukan berdasarkan kewenangan, baik kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat,” ujar Sherly, Minggu (29/6/2025).
Gubernur Sherly telah melakukan kunjungan langsung ke sejumlah titik terdampak banjir dan longsor. Selain itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, dijadwalkan tiba di Ternate pada Senin (30/6/2025). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur akan menyampaikan sejumlah usulan strategis untuk penanganan lanjutan.
Langkah Penanganan di Lokasi Terdampak
Terpisah, Wakil Gubernur Sarbim Sehe, memaparkan sejumlah langkah penanganan yang telah dilakukan di beberapa daerah terdampak.
Kabupaten Halmahera Selatan
- Desa Samo (Gane Barat Utara): Terdapat 4 titik longsor. Hingga 29 Juni 2025, dua titik telah berhasil ditangani menggunakan anggaran Dana Tak Terduga (DTT) Pemprov. Usulan perkuatan tebing dan saluran drainase akan diajukan melalui Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.
- Ake Moloku: Identifikasi lokasi, gambar desain, dan RAB telah disiapkan untuk penanganan darurat.
- Ake Sibu-Sibu (Pulau Bacan): Proses identifikasi dan perencanaan telah dilakukan, dengan rencana pembangunan jembatan rangka Bailey sepanjang 24 meter.
- Ake Panamboang: Sudah dianggarkan melalui pergeseran anggaran tahun 2025.
Kota Ternate
- Longsor Jalan Ngade: Penanganan akan dilakukan oleh PJN Wilayah Malut.
- Banjir dan pengikisan tanah di wilayah selatan Ternate: Telah masuk dalam usulan Pemprov senilai Rp200 miliar melalui Balai Wilayah Sungai (BWS).
Kabupaten Kepulauan Sula
- Ruas Jalan Malbufa–Waina: Sudah dilakukan identifikasi, desain, dan RAB. Penanganan darurat menggunakan DTT Pemprov, sedangkan saluran dan tebing diusulkan ke DSP BNPB.
- Jembatan Ake Kayola dan Ake Waihela: Telah melalui proses identifikasi teknis dan diusulkan penanganan melalui DSP BNPB.
Wagub menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen memberikan respons cepat dan efektif terhadap bencana yang terjadi. “Komitmen pemerintah daerah jelas, melakukan penanganan terhadap daerah-daerah yang saat ini mengalami musibah banjir dan longsor,” kata Sarbin.
Kedatangan Kepala BNPB lanjut Wagub, diharapkan menjadi momentum untuk menguatkan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menangani dampak bencana secara komprehensif dan berkelanjutan.
Sumber: RRI Ternate
Komentar