Ternate, HarianTernate – Sesuai arahan Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) akhirnya melengkapi seluruh persyaratan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dengan kelengkapan tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) langsung menyalurkan TPP untuk ASN DP3A.
“Sudah ada dinas yang menerima pencairan dari BPKAD, yaitu DP3A,” ujar Kepala BPKAD Maluku Utara, Ahmad Purbaya, saat dikonfirmasi, Senin (17/3/2025).
Ia menjelaskan bahwa pencairan TPP untuk ASN DP3A dilakukan pada 17 Maret 2025, mencakup pembayaran untuk bulan Januari dan Februari 2025.
Sementara itu, untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, pencairan masih dalam proses lantaran beberapa masih melengkapi data e-kinerja dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Insyaallah, OPD lain menyusul besok. Kebanyakan masih melengkapi data e-kinerja,” ucap Purbaya.
Ia juga menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan dan Dinas ESDM sebelumnya telah mengajukan permintaan pencairan TPP, namun masih dalam tahap permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD). Sedangkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) belum dikembalikan ke BPKAD.
Bendahara DP3A Maluku Utara, Dwi Mardyanti Wibowo, membenarkan bahwa TPP untuk dua bulan telah dicairkan. “Alhamdulillah, sudah cair untuk Januari dan Februari,” ujarnya.
- Gubernur: Tidak Ada Alasan Menunda Hak ASN
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, memberikan perhatian khusus terhadap pencairan TPP ini. Ia menegaskan bahwa dinas terkait harus sigap dan responsif dalam menindaklanjuti realisasi anggaran, terutama menjelang Lebaran agar ASN bisa merayakan hari raya dengan tenang bersama keluarga.
“Saya sudah menindaklanjuti keterlambatan pembayaran TPP ASN di lingkup Pemprov. Memang masih ada kendala teknis internal, tapi saya akan minta agar segera direalisasikan,” kata Sherly.
Ia juga memastikan bahwa tidak ada alasan untuk menunda pencairan anggaran yang menjadi hak ASN. Hal ini, menurutnya, merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan program-program prioritas, seperti pembayaran gaji dan TPP, tetap berjalan tanpa hambatan.
“Program prioritas yang menyangkut pemenuhan hak harus diseriusi oleh birokrasi. Saya sadar birokrasi adalah pelari maraton, tapi dalam situasi ini, kita juga harus belajar berlari cepat bersama saya,” ujar Sherly.
KBRN
Komentar