Magelang, HarianMalut.Com – Sebanyak 47 kepala daerah belum hadir di acara retret yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 21-28 Februari 2025.
Selain itu, terdapat 6 kepala daerah yang absen karena alasan kesehatan dan keperluan keluarga.
Adapun 47 kepala belum hadir di acara retret belum memberikan konfirmasi atau klarifikasi terkait ketidakhadirannya. Sehingga total kepala daerah yang telah hadir dalam acara retret kepala daerah di Akmil Magelang adalah 448 orang.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, memberikan imbauan terkait absennya sejumlah kepala daerah saat konferensi pers di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/02/2025).
Bima Arya mengimbau kepada sejumlah kepala daerah yang berhalangan hadir untuk mengirim wakil kepala daerahnya dalam retreat tersebut. Jika wakil kepala daerahnya masih berhalangan, ia meminta agar kepala daerah mengutus sekretaris daerah untuk menggantikan.
“Kalau kepala daerah dan wakil tidak hadir karena apa yang disampaikan di sini harus sampai ke daerahnya, maka diminta untuk mengirimkan sekretaris daerahnya. Kalau kepala daerah dan wakil tidak bisa hadir juga, sekda ditunggu kedatangannya di sini,” imbuh dia.
Namun, syaratnya, kepala daerah yang mengutus sekda harus tetap ikut retreat untuk gelombang berikutnya yang masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024. “Ya, menunggu keputusan MK,” imbuh dia.
Ketidakhadiran Kepala Daerah Terkait Instruksi Megawati
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi yang meminta para kadernya yang menjadi kepala daerah untuk menunda kehadiran di retret.
Instruksi tersebut dikeluarkan setelah Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK.
Dilansir dari kompas.com, sejumlah kepala daerah kader PDIP yang hendak mengikuti retret di Akmil Magelang bertahan di Yogyakarta sembari menunggu arahan selanjutnya dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Kepala daerah yang menunggu instruksi dari DPP PDIP tesebut memilih bertahan di Kantor DPD PDIP DIY.
“Kami diminta untuk stay, yang sudah di Jogja ya stay di DPD, yang di Magelang bisa di DPD Magelang. Kalau ada instruksi setiap saat kami bisa bergerak bersama,” jelas Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. (KMP/ALDY)
