HarianMalut, Sofifi – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) menunjukkan komitmen serius dalam membenahi infrastruktur pendidikan. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, Pemprov Malut mengalokasikan dana sebesar Rp61 miliar untuk merenovasi 64 sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA/SMK) di wilayah tersebut.
Rencana renovasi ini menjadi bagian dari upaya masif membangun kembali ekosistem pendidikan yang layak dan inklusif, di tengah sorotan publik terhadap kondisi fisik sekolah-sekolah yang rusak. Selain itu, Pemprov Malut juga tengah mengupayakan dukungan tambahan dari Pemerintah Pusat untuk merenovasi 54 sekolah lainnya.
“Jadi, tahun ini sekitar 188 sekolah dari total 250 sekolah yang rusak akan direnovasi. Kami harap tahun depan bisa dilanjutkan agar semua sekolah berada dalam kondisi yang layak dan aman,” ujar Gubernur Malut, Sherly Laos, dalam peluncuran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK dan SLB se-Maluku Utara di SMK Negeri 2 Ternate, Kamis (22/5/2025).
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyerahkan sejumlah bantuan pendidikan secara simbolis kepada perwakilan sekolah, sebagai wujud keberpihakan terhadap kemajuan sektor pendidikan di daerah.
Dapat Apresiasi Akademisi, Tapi Juga Catatan Kritis
Langkah Pemprov ini menuai dukungan dari kalangan akademisi. Salah satunya datang dari Indra Abidin, dosen Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Bumi Hijrah (Unibrah) Sofifi. Ia menyebutkan bahwa fokus anggaran kepada sektor pendidikan mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia secara berkelanjutan.
Namun di balik apresiasi tersebut, Indra juga menyoroti pentingnya aspek evaluasi dan pendampingan terhadap sekolah. Menurutnya, renovasi fisik harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola dan orientasi pendidikan agar benar-benar berdampak terhadap kualitas belajar-mengajar.
“Coba kita alihkan perhatian, dari jumlah sekolah yang direnovasi ke seberapa besar pemerintah melakukan evaluasi terhadap perencanaan sekolah, termasuk pendampingannya. Ini masih jauh dari harapan masyarakat,” ujarnya, Jumat (23/5/2025).
Indra juga menyinggung bahwa anggaran Rp61 miliar sejatinya mencerminkan tantangan kompleks yang dihadapi pemerintah, mulai dari lemahnya pengembangan potensi siswa hingga kesenjangan pendidikan antarwilayah.
“Oleh karena itu, perlu ada reorientasi pendidikan. Kita harus pikirkan, apakah pendidikan harus berangkat dari sekolah ke masyarakat atau sebaliknya. Ini penting untuk memperkuat pengawasan dan evaluasi kebijakan,” ucap Indra.
Menurutnya, langkah Pemprov Maluku Utara ini menjadi sinyal positif bagi dunia pendidikan lokal. Namun, keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, ketepatan sasaran, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam mengawal perubahan yang lebih mendasar.
KBRN
Komentar