Ternate – Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan berhasil menyabet Paritrana Award 2024 kategori Jasa Keuangan di Maluku Utara. Penghargaan diserahkan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, diterima Direktur BPRS Bahari Berkesan, Risdan Harly.
BPRS Bahari Berkesan dipilih karena dinilai sukses mendorong terciptanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerjanya dan sektor usaha. Penyerahan penghargaan diselenggarakan di Hotel Bela Ternate, Kamis (3/7/2025) siang.
“Alhamdulillah, setelah melalui proses penjurian, kami berhasil menjadi Terbaik 1 untuk sektor jasa keuangan dalam Paritrana Award 2024,” ucap Direktur BPRS Bahari Berkesan, Risdan Harly. Risdan juga menyampaikan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang mempercayakan BPRS Bahari Berkesan menerima penghargaan ini.
Risdan mengatakan, saat ini sejumlah 31 pegawai atau pekerjanya telah dilindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Tak hanya pegawai, BPRS Bahari Berkesan saat ini telah memperluas program perlindungan kepada UMKM di Kota Ternate.
Ke depan, ia berkomitmen penuh memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat Kota Ternate, dalam hal perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan
“Saat ini kami sudah menghimpun 35 UMKM untuk diikutkan dalam jaminan kehilangan pekerjaan. Iuran dari UMKM tersebut selama 3 tahun ke depan akan dibayarkan oleh BPRS Bahari Berkesan melalui dana CSR,” kata Risdan.
Setelah 3 tahun, Risdan mengharapkan, UMKM tersebut dapat melanjutkan pembayaran iuran secara mandiri. Kemudian, BPRS Bahari Berkesan akan memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menghimpun UMKM lainnya.
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Ternate, I Wayan Alit Mahendra Putra Adi N, mengatakan, Paritrana Award merupakan langkah peningkatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Dengan kegiatan ini diharapkan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan berjalan optimal sehingga dapat mencegah kemiskinan ekstrem.
“Apresiasi ini sebagai wujud sinergi dan kerja sama BPJS Ketenagakerjaan. Dengan pemerintah daerah serta stakeholder atau pemangku kepentingan di Maluku Utara,” ujar Alit, sapaannya.
Sumber: RRI Ternate
Komentar