Jakarta, HarianMalut – PT Pupuk Indonesia menggelar audiensi dengan KPK untuk memperkuat tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi. Upaya ini bertujuan mengurangi risiko korupsi dalam distribusi pupuk bersubsidi yang berperan penting dalam mendukung swasembada pangan nasional.
Pertemuan antara Direksi Pupuk Indonesia dan pimpinan KPK berlangsung di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (10/3/2025). Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa menjelaskan pertemuan difokuskan pada upaya pencegahan korupsi, terutama dalam distribusi pupuk bersubsidi.
“Kita melaporkan apa yang sudah kita lakukan, dan akan dilakukan, dan tentunya kita berdiskusi hal-hal lainnya, yang sifatnya untuk koordinasi. Konteksnya adalah bagaimana KPK, Pupuk Indonesia Grup, bisa berkolaborasi dengan KPK, untuk bisa meningkatkan tata kelola,” kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dalam keterangannya, Rabu (12/3/2025).
“Kalau tata kelola semakin kuat dan semakin baik, harapannya kita juga bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, atau tindakan hukum yang lainnya yang kurang baik,” ujar Rahmad.
Perbaikan tata kelola ini dilakukan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Ini juga sesuai Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
Perpres ini mengatur distribusi pupuk bersubsidi agar memenuhi prinsip “6 Tepat”. Enam tepat tersebut yakni tepat jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, dan penerima.
Sebagai bagian kolaborasi, Pupuk Indonesia dan anak perusahaannya akan menyediakan akses dan data kepada KPK. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan korupsi dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Tujuannya memastikan pupuk disalurkan sesuai alokasi, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional. Rahmad menekankan bahwa pupuk memainkan peran penting dalam ketahanan pangan.
“Pupuk adalah pilar utama ketahanan pangan nasional. Kalau tata kelola pupuk lebih baik, tentu petani juga lebih mudah mendapatkan pupuk, pupuknya bisa terselesaikan dengan baik, Indonesia bisa segera mencapai ketahanan pangan nasional, dan itu pasti baik untuk bangsa dan negara ini,” kata Rahmad. (KBRN)
