HarianMalut, Ternate – Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Iswanto, melakukan peninjauan langsung (on the spot) ke sejumlah lokasi infrastruktur Pemprov di Kota Ternate dan menemukan adanya kerusakan serius pada proyek talud penahan ombak di Kelurahan Taduma, yang baru saja dibangun pada tahun 2023
Menurut Iswanto, kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan lemahnya pengawasan dan kemungkinan rendahnya kualitas pekerjaan konstruksi. Padahal, talud tersebut berfungsi vital untuk menahan abrasi dan mencegah banjir rob yang kerap mengancam permukiman warga pesisir.
“Talud ini baru dibangun tahun lalu, tapi sekarang sudah mengalami kerusakan cukup parah. Ini artinya ada yang tidak beres dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Kita bicara soal uang daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, jadi tidak bisa asal-asalan,” ujar Iswanto, Rabu (14/5/2025).
Ia menegaskan bahwa proyek-proyek seperti ini harus dievaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi teknis, manajemen pelaksana, hingga tanggung jawab OPD terkait dan pihak penyedia jasa.
“Pekerjaan infrastruktur yang tidak berkualitas seperti ini sangat merugikan masyarakat. Kita harus evaluasi menyeluruh – mulai dari proses lelang, pengawasan teknis, sampai pada siapa pelaksananya. Kalau perlu, ditinjau kembali kontraknya,” ucapnya.
Iswanto juga menyoroti lemahnya kajian teknis sebelum pembangunan dilakukan. Ia menilai, struktur yang dibangun tidak sesuai dengan kondisi geografis dan gelombang laut yang cukup tinggi di kawasan tersebut.
“Kajian teknis itu penting. Kalau tidak dilakukan secara mendalam, maka hasilnya ya seperti ini – infrastruktur yang mudah rusak meski belum lama dibangun,” kata politisi Hanura ini.
Selain Taduma, Iswanto juga menemukan kondisi serupa di Kelurahan Takome, di mana talud pengaman pantai juga mengalami kerusakan. Ia mendesak pemerintah provinsi untuk melakukan audit teknis terhadap proyek-proyek sejenis yang bermasalah.
“Saya minta ini jadi perhatian serius. Karena kalau dibiarkan, maka setiap tahun kita akan terus menganggarkan ulang untuk infrastruktur yang seharusnya bisa bertahan bertahun-tahun,” ujarnya.
Dengan temuan ini, Iswanto berkomitmen untuk membawa persoalan tersebut ke tingkat DPRD guna dilakukan pengawasan lebih lanjut serta mendorong akuntabilitas dalam setiap pembangunan infrastruktur daerah.
Sementara itu, Kepala BPBD Maluku Utara, Fehby Alting mengakui bahwa talud tersebut dibangun oleh BPBD pada tahun 2022. Merespons laporan kerusakan itu, ia langsung memerintahkan tim untuk lalukan pengecekan.
“Saya sudah kirimkan tim ke lokasi untuk memastikan kerusakannya,” ucap Fehby saat dikonfirmasi.
KBRN
Komentar