HarianMalut, Jakarta – Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Komitmen ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Auditorium Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
“Kami percaya bahwa membangun pemerintahan yang bersih dimulai dari keberanian untuk belajar, mendengar, dan bertindak. Hari ini, langkah itu kami tempuh bersama KPK sebagai mitra strategis dalam menjaga amanah rakyat dan memperkuat kepercayaan publik,” ujar Gubernur Sherly, Minggu (11/5/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sherly menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Rakor yang dihadiri langsung oleh pimpinan KPK serta kepala daerah se-Indonesia. Ia menekankan bahwa kehadirannya bersama jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara membawa satu tekad yakni belajar, berbenah, dan memperkuat sistem pemerintahan yang taat hukum dan berintegritas.
Salah satu fokus utama dalam pertemuan ini adalah peningkatan skor Monitoring Center for Prevention(MCP), sebuah instrumen evaluasi KPK untuk mengukur efektivitas tata kelola dan upaya pencegahan korupsi di daerah.
“Kami mengapresiasi pendampingan intensif dari KPK yang telah membantu Pemprov Maluku Utara meningkatkan skor MCP dari 37 menjadi 75 persen sepanjang 2024. Ini adalah capaian penting yang tidak mungkin kami raih tanpa arahan dan asistensi langsung dari KPK,” ucap Sherly.
Namun, ia mengakui bahwa capaian tersebut belum akhir. Tahun 2025 ditargetkan bukan hanya peningkatan skor secara kuantitatif, tetapi juga perbaikan nyata di lapangan, mulai dari pengelolaan anggaran, pelayanan publik, hingga sistem pengawasan internal.
“Saya dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe berkomitmen memimpin dengan integritas. Kami terbuka terhadap kritik, evaluasi, dan bimbingan demi perbaikan yang lebih mendasar dan berkelanjutan,” kata Sherly.
MCP adalah program strategis KPK dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah, dengan indikator yang komprehensif untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pemerintahan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk menjadikan MCP sebagai acuan utama dalam reformasi birokrasi ke depan.
KBRN
Komentar