Jakarta, HarianMalut – Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, secara terbuka menyampaikan kondisi fiskal Provinsi Maluku Utara yang dinilai masih sangat lemah. Hal disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, serta sejumlah kepala daerah di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Dalam forum tersebut, Sherly menyatakan bahwa struktur pendapatan daerah belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) sepenuhnya terserap untuk belanja pegawai.
“Kondisi fiskal kami sangat lemah. Seluruh DAU yang kami terima habis untuk belanja pegawai. Kami benar-benar bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pembiayaan operasional,” ungkap Gubernur Sherly di hadapan para legislator dan Wamen Kemendagri.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa beban fiskal Maluku Utara semakin berat dengan warisan utang dari pemerintahan sebelumnya. “Dari total APBD sebesar Rp3,2 triliun, posisi utang kami saat ini mencapai Rp998 miliar atau sekitar 30 persen dari APBD,” ucapnya.
Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, menurut Sherly, dituntut untuk berpikir di luar kebiasaan guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Salah satu langkah strategis yang direncanakan adalah mendorong pertumbuhan PAD secara kreatif dan inovatif.
“Kami harus berpikir out of the box untuk meningkatkan PAD. Ini menjadi tantangan utama agar kami tidak terus bergantung pada dana transfer pusat,” ujarnya menegaskan.
KBRN
Komentar