HarianMalut, Sofifi – Komitmen Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe dalam mewujudkan pendidikan gratis akhirnya terealisasi hanya dalam 100 hari kerja pertama mereka. Setelah diluncurkan secara resmi pada 2 Mei 2025, kini program tersebut telah menyentuh langsung satuan pendidikan dengan penyaluran anggaran bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA).
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara, Ahmad Purbaya, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk tahap pertama pada 19 Mei 2025. Dana tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing sekolah jenjang SMA sederajat negeri se-Maluku Utara.
“Untuk tahap pertama, dana BOSDA mencakup alokasi untuk bulan April, Mei, dan Juni dengan total nilai lebih dari Rp6,1 miliar,” ucap Purbaya saat dikonfirmasi, Selasa (20/5/2025).
Adapun rincian pencairan tahap pertama sebesar:
- Rp4,5 miliar untuk 99 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri,
- Rp1,5 miliar untuk 44 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),
- dan Rp60 juta untuk 8 Sekolah Luar Biasa (SLB).
Dengan pencairan ini, program pendidikan gratis yang menjadi janji utama pasangan Sherly-Sarbin dalam 100 hari kerja telah terealisasi secara nyata.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, turut membenarkan bahwa seluruh dana BOSDA tahap satu telah tersalur ke masing-masing sekolah penerima.
“Iya, dana BOSDA sudah tersalur,” ujar Abubakar saat dikonfirmasi secara terpisah.
Penyaluran dana ini menjadi tonggak penting dalam peningkatan akses pendidikan di Maluku Utara. Selain mengurangi beban biaya pendidikan bagi orang tua, program ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan, sekaligus menekan angka putus sekolah di wilayah provinsi.
Program pendidikan gratis ini juga menjadi bagian dari agenda besar Maluku Utara Bangkit, yang menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan yang merata dan berkualitas.
KBRN
Komentar