Jakarta, HarianMalut – Kementerian Agama Republik Indonesia resmi menetapkan jadwal sidang isbat awal Ramadhan 2025 pada hari Jumat, (28/02/2025) pukul 07.00 WIB. Sidang yang akan menentukan awal bulan suci ini diselenggarakan di kantor pusat Kemenag RI dan dihadiri oleh sejumlah pejabat serta rekan-rekan pers. Rabu (26/02/25)
Dalam konferensi pers yang diadakan di ruang utama lantai 1, seorang pejabat Kemenag RI yang enggan disebutkan namanya menyatakan, “Kementerian Agama Republik Indonesia berencana menggelar sidang isbat pada hari Jumat, 28 Februari 2025 pukul 07.00 WIB,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa sidang ini sekaligus akan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memastikan penetapan awal Ramadhan yang akurat dan dapat diterima secara luas.
Lebih lanjut, pejabat tersebut menekankan pentingnya kehadiran wartawan dalam rangka memantau proses penentuan bilal, yang merupakan langkah awal penetapan Ramadhan.
“Rekan-rekan pers nanti diharapkan datang kembali pada Jumat pagi untuk bersama-sama memantau hilal sebagai tanda dimulainya Ramadhan, yang kemudian dilanjutkan dengan konferensi pers bersama Pak Menteri Agama RI, didampingi oleh Direktur Qurais dan jajaran di Kementerian Agama,” tambahnya.
Sidang isbat yang telah direncanakan sejak awal ini menjadi sorotan, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di mata dunia internasional. Persiapan yang matang serta koordinasi lintas instansi dinilai mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyambut bulan suci dengan penuh kehati-hatian dan keterbukaan informasi.
Dalam kesempatan tersebut, rekan-rekan wartawan dari berbagai media turut hadir menemui pejabat terkait guna memperoleh informasi langsung seputar persiapan sidang isbat. Langkah ini dianggap penting guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai proses penetapan awal Ramadhan kepada masyarakat dan dunia internasional.
Dengan jadwal yang telah ditetapkan, publik kini menanti sidang isbat tersebut sebagai tonggak penting dalam menyambut bulan Ramadhan 2025, sekaligus sebagai wujud kesiapan pemerintah dalam menghadapi dinamika keagamaan di Indonesia. (TM/AD)