Ambon, HarianMalut – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku mengikuti secara virtual Forum Group Discussion (FGD) mengenai Persiapan Evaluasi dan Penyampaian Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025, Kamis (6/3/2025)
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan satuan kerja yang diusulkan dalam pembangunan ZI memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan evaluasi yang lebih baik, diharapkan sistem pelayanan di lingkungan Kementerian Hukum semakin transparan, akuntabel, dan profesional.
FGD ini dibuka oleh Inspektur Wilayah V yang diwakili Auditor Madya, Titut Sulistyaningsih yang dalam sambutannya menegaskan bahwa evaluasi bertujuan untuk menilai kesiapan satuan kerja yang diajukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) sebelum disampaikan ke Tim Penilai Nasional (TPN).
Evaluasi ini juga bertujuan menjaga kesinambungan pembangunan ZI setelah adanya perubahan struktur organisasi di Kementerian Hukum.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akhmad Hasmy selaku pemateri dalam kegiatan ini, menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan ZI tidak hanya bergantung pada pemenuhan syarat administrasi, tetapi juga pada perubahan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kanwil Kemenkum Maluku, Saiful Sahri, didampingi Kepala Divisi Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, La Margono, Kepala Bagian TU dan Umum, Wilson Muskitta, serta seluruh anggota Kelompok Kerja (Pokja) Kanwil Kemenkum Maluku.
Dalam kesempatan ini, Saiful Sahri menyampaikan harapannya agar Kanwil Kemenkum Maluku dapat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2025.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan membangun budaya kerja yang lebih profesional. Dengan persiapan yang matang, semoga Kanwil Kemenkum Maluku dapat meraih Predikat WBBM di tahun 2025,” ujar Saiful.
Melalui FGD ini, Kanwil Kemenkum Maluku semakin siap menghadapi evaluasi dan pemantauan pembangunan ZI Tahun 2025. (KBRN/IWAN)
