Ternate, HarianMalut – Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Ruray, menyatakan dukungannya terhadap program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos – Sarbin Sehe. Meski demikian, DPRD berharap setiap kebijakan yang diambil tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Kami mendukung program 100 hari kerja ini, terutama jika benar-benar berdampak positif bagi masyarakat. Kebijakan seperti efisiensi anggaran sekitar Rp160 miliar, alokasi Rp40 miliar, pasar murah, dan mudik bersubsidi tentu sangat baik. Namun, penting bagi DPRD untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait implementasi program tersebut,” ujar Iqbal, Minggu (23/3/2025).
Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini DPRD belum menerima pemberitahuan resmi mengenai detail kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, pimpinan DPRD berencana menggelar rapat koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna membahas lebih lanjut program efisiensi yang telah dicanangkan oleh Gubernur.
“Kami ingin mengetahui sejauh mana progres efisiensi ini, apakah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah terlibat dan apakah kebijakan ini sudah final. Kami berharap setiap langkah yang diambil benar-benar bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Iqbal.
Menurut Iqbal, komunikasi yang baik antara DPRD dan eksekutif sangat penting agar kebijakan yang dijalankan pemerintah tetap transparan dan terukur.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kebijakan Gubernur demi memastikan program-program tersebut berjalan sesuai harapan masyarakat Maluku Utara.
“Tetapi paling tidak, kita harus melihat ada hal-hal yang disampaikan ibu gubernur itu menjadi catatan penting yang harus diketahui DPRD,”ucapnya.
Dalam program 100 hari kerja, Gubernur Sherly memprioritaskan Kesehatan dan Pendidikan, yakni mewujudkan pendidikan gratis tanpa iuran komite di seluruh sekolah SMA sederajat di Maluku Utara.
Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, mengungkapkan bahwa program ini akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan sekolah negeri pada tahap pertama.
“Kami sudah mendapatkan arahan dari Ibu Gubernur dan Wagub. Untuk tahap awal, program ini akan mencakup 36.838 siswa SMA dan SLB, serta 9.000 siswa SMK yang dibiayai melalui BOSDA (Biaya Operasional Satuan Pendidikan Daerah),” ujar Abubakar.
Dalam pelaksanaannya, Dikbud Maluku Utara, membagi program ini ke dalam dua kluster utama, Kluster 1: SMA dan SLB, dengan jumlah yang ditanggung sebanyak 36.838 siswa, dan Kluster 2: SMK, jumlah yang ditanggung 9.000 siswa
Nilai yang ditanggung oleh Pemprov untuk kluster 1 dan 2 berbeda-beda, lantaran di SMK terdapat biaya Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
KBRN
Komentar