Ternate, HarianMalut – Ketua Umum Forum Dosen Unkhair Ternate (FDU), Muamar Abd. Halil, menyoroti program pendidikan gratis yang menjadi salah satu prioritas dalam 100 hari kerja Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Jumat (7/3/2025).
Muamar menyambut baik dan mengapresiasi kebijakan pendidikan gratis yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Malut. Menurutnya, ini merupakan langkah positif dalam mewujudkan janji kampanye yang akan direalisasikan untuk kepentingan rakyat.
Namun, Muamar menekankan bahwa pendidikan gratis tidak hanya menyangkut keterjangkauan akan tetapi lebih kepada soal kualitas atau mutu dari pendidikan itu sendiri.
“Putra-putri daerah Provinsi Malut harus mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan secara formal, karena itu amanah dari undang-undang, terlebih pendidikannya harus layak dan berkualitas,” katanya.
Lebih lanjut, Muamar menekankan pentingnya kualitas pendidikan. Untuk itu, ia berharap Gubernur dan Wakil Gubernur Malut dapat memetakan konsep pendidikan gratis dengan fokus pada peningkatan mutu guru sebagai garda terdepan dalam peningkatan kualitas pendidikan.
“Dengan dana yang banyak, tetapi mutu guru tidak berbanding lurus dengan kualitas pendidikan, maka ibarat membuang garam di lautan, hampa,” sambungnya.
Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unkhair ini menyarankan agar 100 hari pertama kerja Gubernur dan Wakil Gubernur difokuskan tidak hanya pada pengalokasian dana pendidikan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pembelajaran.
“Pendidikan gratis harus dibarengi dengan upaya meningkatkan mutu, yang akan tercapai melalui perumusan naskah akademik yang melahirkan peraturan gubernur tentang pendidikan, dan master plan yang bermuara kepada peta jalan kualitas pendidikan di daerah ini,” ujarnya.
“kita perlu adanya satu konsep yang berbeda, yang dilahirkan dari kultur dan geografis yang kita miliki, seyogyanya konsep pendidikan kepulauan dengan pembelajaran yang bersanding dengan kearifan lokal adalah sebuah keharusan,”tambahnya.
Muamar juga berpesan kepada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Malut untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi di Maluku Utara, khususnya LPTK, guna merumuskan dasar dari konsep pendidikan gratis dengan melahirkan naskah akademik sampai pada peta jalan tentang pendidikan kepulauan.
“Kita perlu melahirkan satu model pembelajaran yang lebih kreatif dalam mengembangkan program pendidikan gratis ini, dengan menyesuaikan dengan karakteristik kepulauan dan mengintegrasikan kearifan lokal sebagai model pembelajaran,” kata Muamar, mengakhiri. (KBRN/ERIS)
