HarianMalut, Jakarta – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Zigo Rolanda mengatakan keputusan pemerintah untuk menghentikan sementara operasi penambangan PT GAG di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya menunjukkan komitmen nyata untuk berpihak kepada rakyat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Dia menilai kebijakan yang dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tersebut sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan energi nasional.
“Langkah cepat pemerintah ini dilakukan tanpa mengabaikan keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat Raja Ampat,” ujar Zigo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Ia menegaskan hilirisasi sektor pertambangan harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.
Selain itu, anggota komisi yang membidangi infrastruktur dan perhubungan tersebut menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas pemerintah yang juga mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Raja Ampat.
Keempat perusahaan tersebut, yakni PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham.
Menurut Zigo, pencabutan IUP merupakan langkah tepat karena berbagai perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup.
Kendati demikian, dirinya menyayangkan munculnya narasi negatif yang sengaja dihembuskan untuk menyudutkan Menteri ESDM di tengah upaya pemerintah menyelesaikan masalah lingkungan tersebut.
Padahal, kata dia, langkah tegas yang diambil Bahlil sangat layak diapresiasi, terutama karena Menteri ESDM turun langsung ke lapangan, mengumpulkan fakta, dan mendengar langsung aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil berbasis data dan objektif.
“Sudah bukan waktunya lagi saling menyalahkan. Yang paling penting saat ini adalah mencari solusi terbaik untuk menyelamatkan lingkungan hidup dan menjaga kesinambungan ekonomi masyarakat Raja Ampat,” tuturnya.
Oleh karena itu, dia menekankan bahwa langkah awal yang sudah dilakukan pemerintah patut didukung dan diawasi bersama.
Ke depannya, sambung dia, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk membangun tata kelola wilayah yang menguntungkan masyarakat dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa operasional PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, masih dihentikan untuk sementara, meskipun pemerintah tidak menghentikan kontrak karyanya.
“PT GAG Nikel saat ini memang masih dihentikan sementara operasionalnya,” ucap Dadan ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Pemberhentian operasional tersebut, kata Dadan, akan terus berlanjut hingga investigasi terkait aspek lingkungan atas kegiatan pertambangan PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, selesai dilaksanakan.
ANT
Komentar