Jakarta, HarianMalut.Com – Anggota Komisi VII DPR, Bane Raja Manalu meminta, pemerintah mencari solusi terkait rencana PT Sanken Indonesia menutup pabriknya. Ia mendorong pemerintah untuk serius mengantisipasi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja sehingga tidak meluas.
“Pemerintah harus proaktif merespons masalah ini. Hak pegawai yang terancam PHK harus terpenuhi, harus juga membaca apakah ini termasuk ancaman deindustrialisasi,” kata Bane dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (21/02/2025).
Ia mengatakan, rencana tutupnya Sanken Indonesia harus menjadi pengingat akan ancaman deindustrialisasi di Tanah Air. Menurutnya, hal ini juga mencerminkan kondisi di mana peran industri manufaktur dalam perekonomian suatu negara sedang mengalami penurunan.
“Deindustrialisasi bisa berdampak fatal pada perekonomian nasional, maka pemerintah harus punya data akurat seperti sektor keuangan dan perbankan untuk memitigasinya. Faktanya, pabrik-pabrik tutup dan ribuan orang terdampak, maka orang miskin baru akan bertambah,” ujarnya.
Ia mengatakan, deindustrialisasi dapat diukur dari penurunan output, lapangan kerja, dan pangsa ekspor manufaktur. Sanken Indonesia akan tutup Juni 2025 yang telah memproduksi alat seperti SMPS (Switch Mode Power Supply) dan transformer. (KBRN/AD)
