HarianMalut, Jakarta – Pemerintah daerah (pemda) seluruh Indonesia diminta untuk memprioritaskan peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM). Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Ia mengatakan bahwa upaya ini dapat melalui berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelatihan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Dia juga menyoroti berbagai aspek prioritas di bidang pendidikan dan pelatihan, antara lain, pendidikan gratis hingga jenjang SMA atau sederajat.
“Termasuk pemberian beasiswa perguruan tinggi, dominasi alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, standardisasi pendidikan. Serta penyediaan insentif kerja bagi tenaga kerja terdidik dan terlatih,” kata Tito dalam keterangannya, Rabu (14/5/2025).
Sementara itu, di bidang kesehatan, dia menekankan pentingnya perubahan gaya hidup sehat, penyediaan sarana dan prasarana. Serta tenaga kesehatan yang memadai, upaya pencegahan stunting atau kekurangan gizi, penyediaan makanan bergizi, dan pembangunan fasilitas olahraga yang lebih banyak.
“Tiga ini (pendidikan, pelatihan, dan kesehatan) harus wajib hukumnya. Agar diperhatikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tito mengingatkan kepala daerah agar tidak terlena dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Pasalnya, tanpa diimbangi dengan penguatan kualitas SDM, kekayaan tersebut hanya akan dinikmati oleh pihak lain dan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat setempat.
Oleh karena itu, dia meminta kepala daerah untuk lebih serius memperhatikan kualitas dan kemampuan SDM di wilayah masing-masing. Dengan pengelolaan SDA dan SDM yang seimbang, dia optimistis Indonesia berpotensi menjadi negara maju.
Namun, upaya tersebut memerlukan kerja keras berbagai pihak, khususnya dalam pemberdayaan SDM yang terdidik dan terlatih. “Kalau negara itu sudah sumber daya manusianya hebat, didukung sumber daya alam yang luar biasa, negara itu melompat, dan kita memiliki potensi itu,” ucapnya.
Tito juga menjelaskan bahwa saat ini Indonesia tengah mengalami bonus demografi yang ditandai dengan dominasi penduduk usia produktif. Pada kesempatan itu, Mendagri mengingatkan bonus tersebut harus dikelola dengan baik agar berdampak positif pada kemajuan negara.
“Jangan sampai kondisi tersebut justru berubah menjadi bencana demografi karena kelompok usia produktif tidak mampu menjadi tenaga yang produktif,” katanya.
KBRN
Komentar