Mensos Target Bangun Sekolah Rakyat di Setiap Kabupaten

HEDLINE, Pemerintah28 Dilihat

Jakarta, HarianMalut – Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di setiap kabupaten/kota. Di Jawa Barat, pemerintah berencana membangun 30 Sekolah Rakyat.

“Satu kabupaten, satu Sekolah Rakyat,” kata Mensos. Hal ini disampaikan Mensos dalam Rapat Koordinasi dan Sosialiasi Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Barat di Sekretariat Daerah Pemkab Bogor, Kamis (13/3/2025).

Mensos menegaskan Sekolah Rakyat akan memprioritaskan anak-anak dari keluarga miskin. Pemerintah akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menentukan penerima.

Sekolah ini akan menerapkan konsep asrama agar anak-anak bisa belajar dengan lebih nyaman. Orang tua tetap bisa menengok anak-anak mereka, terutama bagi yang masih SD.

Pemerintah akan menanggung seluruh biaya pendidikan di Sekolah Rakyat. Semua kebutuhan seperti asrama, makanan, seragam, dan alat tulis akan disediakan secara gratis.

Setiap jenjang pendidikan di Sekolah Rakyat akan menampung 300-500 siswa. Dengan sistem ini, satu sekolah bisa memiliki hingga 1.000 murid.

Saifullah telah berkoordinasi dengan kepala daerah untuk mencari lahan yang bisa digunakan. Ia meminta bupati dan wali kota segera mengusulkan aset yang memenuhi kriteria.

Jika memungkinkan, pemerintah akan memulai pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini. Tim akan meninjau setiap lokasi sebelum memutuskan pembangunan.

Secara terpisah, provinsi juga akan membangun Sekolah Rakyat sendiri. Saifullah memastikan kurikulum sekolah ini akan mengikuti standar sekolah unggulan.

Pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat di tahap awal. Setengahnya akan dibangun oleh pemerintah, sedangkan sisanya oleh pihak swasta.

Sekolah Rakyat akan mengajarkan pendidikan karakter dan bela negara. Kurikulumnya akan menggabungkan standar nasional dan internasional dengan pendampingan setelah lulus.

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi mendukung penuh rencana ini. Ia menilai kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga budaya.

Menurut Dedi, anak dari keluarga miskin cenderung melanjutkan profesi orang tuanya. Ia ingin Sekolah Rakyat menjadi solusi agar anak-anak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.

Dedi berencana menerapkan perubahan besar dalam sistem pendidikan. Salah satu kebijakannya adalah mengatur jam sekolah agar siswa tidur lebih awal.

“Dari budaya nongkrong sampai jam 12 malam. Menjadi budaya tidur jam 9 malam,” katanya.

Ia juga ingin sekolah favorit menerima 20 persen siswa dengan prestasi akademik biasa. Dengan cara ini, siswa dari keluarga miskin bisa berkembang dan menjadi lebih berprestasi.

(KBRN)

Komentar