Tel Aviv – Benjamin Netanyahu mengatakan dia “berkomitmen” terhadap usulan kontroversial Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza dan menggusur penduduk Palestina di sana.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Senin (30/6/2025), Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa dia “berkomitmen terhadap rencana Presiden AS Trump untuk menciptakan Gaza yang berbeda.”
Ia juga mengklaim bahwa “baik Hamas maupun Otoritas Palestina” tidak akan memerintah wilayah Palestina yang terkepung setelah perang.
Netanyahu mengatakan dia berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio yang sedang berkunjung tentang “visi berani Trump untuk masa depan Gaza” dan tentang cara-cara untuk “memastikan visi itu menjadi kenyataan.”
Rubio berada di Arab Saudi untuk mendorong skema tersebut, yang telah ditolak oleh negara-negara Arab. Rubio melakukan perjalanan ke Riyadh dari wilayah Palestina yang diduduki, tempat ia memulai perjalanan pertamanya ke Asia Barat.
Amerika Serikat, sekutu utama dan pemasok senjata Israel, mengatakan pihaknya terbuka terhadap usulan alternatif dari pemerintah Arab, tetapi Rubio mengatakan untuk saat ini, “satu-satunya rencana adalah rencana Trump.”
Pemerintahan Trump telah memperingatkan dampak bagi Mesir dan Yordania jika mereka tidak mengizinkan masuknya lebih dari dua juta warga Palestina di Gaza.
Setelah pertemuan Rubio dengan Netanyahu pada tanggal 16 Februari, Perdana Menteri Israel itu menggembar-gemborkan “strategi bersama” antara kedua sekutu terkait Gaza.
Trump memicu kecaman global dengan usulannya, dengan menyebut Mesir atau Yordania sebagai kemungkinan tujuan.
Netanyahu telah mengisyaratkan Arab Saudi juga dapat menampung warga Palestina.
Pernyataan itu menjadi pemicu kemarahan di dunia Arab.
Arab Saudi mengatakan akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak Arab mengenai rencana Trump terkait Gaza. Para pemimpin Mesir, Yordania, Qatar, dan Uni Emirat Arab akan menghadiri pertemuan puncak tersebut, yang akan berlangsung menjelang pertemuan Liga Arab di Kairo pada tanggal 27 Februari mengenai isu yang sama.
Pertemuan luar biasa para menteri luar negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan diadakan dalam beberapa minggu mendatang atas permintaan Iran juga.
Para pakar hukum mengatakan rencana jahat Trump akan melanggar hukum internasional dan merupakan pembersihan etnis.
Sumber: Presstv
Komentar