HarianMalut, Sofifi – Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos sangat serius menyukseskan program Sekolah Rakyat. Program Presiden Prabowo Subianto ini dipastikan mulai beroperasi di 2025.
Pembangunan gedung sekolah rencananya di atas lahan milik pemerintah provinsi seluas delapan hektare di Jailolo Selatan, Halmahera Barat. Gubernur Sherly bahkan turun langsung meninjau lokasi bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Jumat kemarin.
Dalam kunjungan tersebut, Sherly memerintahkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Musrifah Alhadar, agar segera berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait pemisahan sertifikat yang akan dibangun sekolah rakyat.
“Saya nanti ada meeting dengan BPN. Nanti koordinasikan soal lahan tersebut,” ucap Sherly, Jumat (23/5/2025).
Sebelumnya, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, didampingi jajaran Kemensos RI, melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan infrastruktur sekolah yang berlokasi di Sofifi, pada Senin (19/5/2025).
Ia juga mendorong Kementerian Sosial untuk mempercepat penyiapan aspek kelembagaan, termasuk rekrutmen tenaga pengajar, pembentukan struktur manajemen sekolah, serta penyusunan pedoman akademik yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
“Kami ingin Sekolah Rakyat ini menjadi wajah baru pendidikan yang inklusif di Maluku Utara. Ini bukan hanya tentang bangunan fisik, tapi tentang menghadirkan pendidikan yang bermartabat bagi semua kalangan,” kata Sherly.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mengakselerasi realisasi program Sekolah Rakyat sebagai solusi pendidikan inklusif di wilayah kepulauan. Meski belum memiliki gedung permanen, sekolah ini dipastikan mulai menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2025/2026.
Untuk tahap awal, kegiatan belajar-mengajar jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) akan dilaksanakan di Sentra Wasana Bahagia Ternate. Sementara itu, jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) akan memanfaatkan eks gedung Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di Kota Sofifi.
Sebelumnya, Gubernur Maluku Utara, menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merespons tantangan pendidikan di wilayah terpencil.
“Kita targetkan dalam dua bulan ke depan seluruh persiapan, baik infrastruktur maupun kelembagaan, bisa diselesaikan. Ini penting agar sekolah dapat mulai menerima siswa di tahun ajaran baru,” ucapnya.
Terkait lahan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Musrifah Alhadar, mengungkapkan bahwa lahan yang dimiliki Pemprov Malut di Desa Rioribati tersebut seluas 20 hektar, namun sebagian belum memulai sertifikat.
“Luas lahannya sekitar 20 hektar. Namun bersertifikat Pemprov lebih kurag 11 hektar. Dari 11 ini mau di pisah 8 hektar untuk sekolah rakyat sisanya akan di siapkan untuk kepentingan pembangunan lainnya,” kata Musrifah, dikonfirmasi terpisah, Sabtu (23/5/2025).
Sekolah Rakyat diharapkan menjadi jawaban atas keterbatasan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama yang tinggal di wilayah pedalaman dan kepulauan yang selama ini belum terjangkau layanan pendidikan formal secara layak.
KBRN
Komentar