Pemprov Maluku Buka Akses Pembiayaan Usaha Bagi UMKM

banner 250250

Ambon, HarianMalut – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku membuka akses pembiayaan usaha pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dana Bergulir.

“Kalau UMKM ini memerlukan pembiayaan, bisa datang ke kami di UPTD Dana Bergulir yang bunganya lebih rendah daripada pembiayaan kredit dari bank. Kalau di bank bunganya enam persen, kalau di kami hanya empat persen,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Maluku Fitrah Ambon, di Ambon, Senin (10/3/2025).

Ia melanjutkan, pembiayaan ini harus melalui skala perhitungan yang akurat dari pelaku usaha, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

“Jadi pelaku usaha harus menghitung laba bersih satu tahun berapa, lalu pembiayaannya maksimal 30 persen dari laba bersih setahun,” ujarnya.

Dana pinjaman bergulir sendiri menggunakan sumber modal yang ditawarkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pinjaman langsung kepada peminjam dalam hal ini pelaku usaha atau UMKM.

“Jadi hasil dari pembayaran pinjaman mengalir kembali ke dana dan tersedia untuk dipinjamkan lagi,” katanya lagi.

Menurutnya, pola pembiayaan ini memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha mendapatkan modal untuk dikelola tentunya dengan tetap diawasi penggunaannya.

“Total anggaran untuk pembiayaan tersebut saat ini ada Rp500 juta, mudah-mudahan bisa tembus ke Rp600 juta,” ujarnya.

Di samping itu, kata dia lagi, faktor yang menyebabkan naik turunnya dana yang tersedia untuk pembiayaan UMKM melalui dana bergulir itu, disebabkan oleh bagaimana upaya UMKM untuk dapat bertahan di pasaran.

“Kita tahu yang namanya UMKM itu pasti ada naik turunnya, itu pasti, oleh sebab itu UMKM juga dituntut untuk terus menghadirkan inovasi dan kreativitas agar kelangsungan usahanya bisa terjaga atau bahkan meningkat,” katanya lagi.

Ia berharap hal itu dapat menumbuhkan ekosistem UMKM yang sehat di Provinsi Maluku, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah serta membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di daerah itu.

Hal ini sejalan dengan Astacita ke-3 Presiden RI tentang meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

“Juga sejalan dengan Saptacita Gubernur Maluku, yakni memperkuat sektor UMKM, membuka aksesibilitas pasar serta menekan disparitas antarwilayah,” ujarnya pula.  (ANT)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *