Jakarta – Tina Talisa kembali mencuri perhatian publik usai ditunjuk menjadi Komisaris PT Pertamina Patra Niaga (PPN). Penunjukan ini diumumkan resmi, Kamis, (10/7/2025).
Selain Tina, komisaris baru lainnya adalah Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi sekaligus politisi dari Partai Gerindra. Penunjukan dilakukan di tengah perombakan jajaran manajemen perusahaan subholding komersial dan distribusi milik Pertamina tersebut.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari berharap jajaran baru dapat mendorong peningkatan kinerja. Terutama menjalankan tugas pemerintah.
Bersamaan dengan pengangkatannya sebagai komisaris, gaji dan kompensasi yang diterima manajemen PPN ikut jadi perbincangan. Berdasarkan laporan keuangan 2023 PPN, total kompensasi untuk direksi dan komisaris mencapai sekitar Rp312 miliar.
Jika diperkirakan, dari tujuh komisaris dan tujuh direksi tahun itu bisa menerima hingga Rp21,8 miliar per tahun. Namun angka ini bersifat estimasi dan bergantung pada posisi, masa jabatan, serta kinerja individu.
Ketentuan penggajian di lingkungan BUMN seperti PPN diatur melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021. Komponen penghasilan terdiri dari honorarium, tunjangan, fasilitas, hingga insentif berbasis kinerja.
Sebelum menjadi komisaris PPN, Tina Talisa dikenal luas publik lewat kariernya di dunia media sebagai presenter dan produser. Meskipun lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran, ia memilih berkiprah di industri jurnalistik.
Wanita yang lahir 24 Desember 1979 ini pernah menjadi pembaca berita di TVRI Bandung pada 2003-2004. Kemudian lanjut menjadi associate producer Trans TV selama 3 tahun, dan produser di tvOne semenjak 2007-2011.
Selain itu, Tina sempat menempati posisi manajer Indosiar tahun 2011-2014, dan vp sales marketing arah.com pada tahun 2016. Saat pemilu pemilihan presiden 2019, ia menjadi Wakil Direktur Penggalangan Pemilih Perempuan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin.
Tahun 2020, Tina dipercaya menjadi staf khusus sekaligus juru bicara di Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Di posisi itu, ia berperan aktif dalam promosi penanaman modal dan penguatan narasi strategis kementerian.
Puncak karier politiknya berlanjut saat diangkat sebagai Staf Khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada akhir 2024. Ia ditugaskan untuk menangani isu UMKM, digitalisasi, stunting, ekonomi, dan keuangan syariah.
Komentar