HarianMalut, Ternate – Baru-baru ini ramai beredar surat pesanan (SP) palsu yang mencatut nama Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Kemenkes RI meminta masyarakat dan pelaku usaha di bidang alat kesehatan untuk lebih waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah.
Surat tersebut menyebutkan adanya pengadaan BMHP Skrinning Leher Rahim Tahun 2025, lengkap dengan rincian paket, nama pejabat pembuat komitmen atay PPK, dan perusahaan penyedia, serta total nilai kontrak fantastis yang mencapai Rp137,35 miliar. Dalam surat tersebut juga tercantum data yang terlihat resmi, seperti NIP, alamat kantor, dan format dokumen mirip dengan dokumen pemerintahan asli.
Melansir dari channel resmi Kemenkes RI, secara tegas dikatakan bahwa surat tersebut adalah palsu dan tidak dikeluarkan oleh pihak Kemenkes RI. Dalam unggahan resmi, Kemenkes menekankan bahwa masyarakat harus waspada terhadap penipuan dan tidak mudah percaya pada dokumen pengadaan yang mencurigakan.
Diimbaukan agar verifikasi dokumen melalui kanal resmi Kementerian Kesehatan atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Hindari melakukan transaksi atau pengiriman barang sebelum validasi kontrak dilakukan. Laporkan segala bentuk dugaan penipuan kepada pihak berwenang atau langsung ke Kemenkes.
Surat pengadaan atas nama Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar sudah dipastikan adalah tidak sah dan merupakan modus penipuan. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada, melakukan verifikasi, dan melaporkan hal mencurigakan guna menghindari kerugian material maupun reputasi.
KBRN
Komentar