Ternate, HarianMalut – Ditengah efesiensi anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut), kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjadi perhatian Gubernur Malut, Sherly Laos.
Pasalnya, pencairan Tunjangan Kinerja (Tukin) atau Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) untuk bulan Januari dan Februari 2025 telah diteken Gubernur dan siap dicairkan.
Gubernur Malut membenarkan telah menandatangani pencairan Tunjangan Kinerja (Tukin) atau Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemprov Malut untuk bulan Januari dan Februari 2025.
“Sudah saya tanda tangan untuk proses pencairan sejak 12 Maret lalu, namun kelengkapan admin masing-masing di internal yang masih mengalami kendala,” ujar Sherly Laos, Sabtu (15/3/2025).
Gubernur berharap, dinas terkait untuk sigap dan responsif, agar secepatnya dapat menindaklanjuti realisasi anggaran TPP bagi ASN yang telah ditandatanganinya agar mereka yang berhak dapat merayakan lebaran dengan berkecukupan bersama keluarganya.
“Jadi intinya sudah saya follow-up masalah keterlambatan pembayaran Tukin ASN dilingkup Pemprov. Namun memang masih ada kendala teknis di internal, tapi akan saya minta secepatnya untuk direalisasi,” ujar Sherly.
Ia menegaskan , tidak ada alasan untuk menunda pencairan anggaran yang menjadi hak ASN. Hal tersebut menurut Gubernur, sudah menjadi komitmennya untuk memastikan program-program prioritas, seperti pembayaran gaji, TPP serta berbagai kebutuhan Ramadan tetap berjalan tanpa hambatan.
“Program prioritas terkait pemenuhan hak, harus diseriusi oleh birokrasi. Ini merupakan komitmen kita bersama, saya sadar birokrasi adalah pelari maraton, maka selayaknya kita pun harus belajar berlari cepat bersama saya,” kata Sherly Laos.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Malut, Ahmad Purbaya, menegaskan bahwa pihaknya siap merealisasikan pembayaran TPP sesuai arahan Gubernur Malut, Sherly Laos.
“Kami sudah mulai menerima permintaan pencairan TPP, dan saat ini sudah ada dua OPD yang mengajukan, yakni Dinas Perhubungan dan Dinas ESDM,” ujar Ahmad Purbaya kepada rri.co.id, Kamis (13/3/2025).
KBRN
