HarianMalut, Sofifi – Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos dan Sarbin Sehe telah mencapai 100 hari per 31 Mei 2025. Program yang dijanjikan tuai ragam pendapat, banyak yang memberi apresiasi namun ada juga yang memberikan catatan.
Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Malut, melalui Wakil Ketua Kuntu Daud, menyampaikan bahwa pencapaian program selama 100 hari kerja Sherly-Sarbin tersebut mulai nampak, namun masih perlu banyak evaluasi.
“Walaupun 100 hari telah tiba tapi kan sebenarnya masih dievaluasi dari semua hal, misalnya pendidikan ada guru dari sekolah SMK yang belum menerima BOSDA per siswa Rp75 ribu. Kalau kita turun ke sekolah-sekolah disampaikan seperti itu,” ujar Kuntu, Sabtu (31/5/2025).
Begitu juga sektor kesehatan, Kuntu menilai pelayanan BPJS masih perlu ditingkatkan khususnya di RSUD Chasan Boesoirie maupun RSJ Sofifi. Disamping itu hal mendasar lainnya adalah gedung dan jalan menuju RSJ yang sangat memprihatinkan.
“Kalau kerja sudah cukup kerja, tapi kalau finalisasi saya rasa belum. Masih banyak yang perlu dibenahi,”ucap politisi PDI Perjuangan ini .
Kuntu menilai, pendidikan gratis yang diwujudkan dalam pembebasan iuran komite untuk SMK masih tergolong kecil, mengingat kebutuhannya yang berbeda dengan SMA. Sekolah kejuruan memerlukan biaya seperti Praktik Kerja Lapangan (PKL) hingga UKK.
“Itu kendala di sekolah khususnya SMK seperti yang kami temui. Tetapi kalau SMA, saat ini sudah cukup untuk nilai Rp50 ribu per siswa,”katanya.
Selain itu, catatan lain yang disampaikan Kuntu termasuk melalukan evaluasi kinerja pimpinan OPD, dalam rangka mendukung realisasi program selama lima tahun ke depan. OPD yang kinerjanya tidak baik akan menghambat visi dan misi kepala daerah.
“Ini untuk Maluku Utara lima tahun akan datang. Selama 100 ini kan gubernur sudah bisa menilai pimpinan OPD yang bisa menyukseskan program Maluku Utara Bangkit,”ujarnya.
Meski begitu, secara umum tiga program prioritas seperti Pendidikan Gratis, Layanan Kesehatan Tanpa Hambatan Biaya, dan Pengentasan kemiskinan melalui konektivitas antarpulau, telah terlihat.
“Fraksi PDIP sesuai arahan Ketua DPD akan mengawal program Gubernur dan Wakil Gubernur. Program yang pro rakyat kami akak dukung,”kata Kuntu.
KBRN
