Ternate – Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Maluku Utara sampai dengan Mei 2025 sebesar Rp247,39 miliar dengan jumlah 4.273 debitur. Secara tahunan atau year on year, angka tersebut masih mengalami kontraksi sebesar 3,77 persen dibanding bulan yang sama tahun lalu yang sebesar Rp257,07 miliar.
Demikian disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Sakop, Senin (30/6/2025). Dalam kegiatan Media Briefing Torang Pe APBN Edisi Mei 2025 di Aula Gamalama Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara.
Sektor terbesar dalam penyaluran KUR di Maluku Utara, yakni Perdagangan Besar dan Eceran Rp135,90 miliar (2.250 debitur). Disusul sektor Penyediaan Akomodasi & Makan Minum Rp30,59 miliar (206 debitur).
Sektor selanjutnya, yaitu Pertanian, Perburuan, & Kehutanan sebesar Rp25,12 miliar (650 debitur). Serta Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, & lainnya Rp15,38 miliar (331 debitur).
“Sektor perdagangan besar dan eceran mendominasi di angka Rp135,90 miliar (2.250 debitur). Sektor ini cukup konsisten dan menjadi yang terbesar selama 5 tahun terakhir,” kata Sakop, yang belum genap sebulan bertugas di Maluku Utara.
Berdasarkan wilayah, Kabupaten Halmahera Utara menjadi daerah dengan penyaluran KUR tertinggi sebesar Rp53,29 miliar dengan 915 debitur. Menyusul di bawahnya, Kota Ternate Rp40,78 miliar dengan 634 debitur dan Kota Tidore Kepulauan Rp35,44 miliar (636 debitur),
Selanjutnya adalah Kabupaten Halmahera Selatan Rp35,06 miliar (563 debitur), Halmahera Tengah Rp22,88 miliar (260 debitur). Kemudian, wilayah Halmahera Barat, Halmahera Timur, Pulau Morotai, Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula yang secara berurutan menyusul di bawahnya.
“Isu strategis penyaluran KUR di Maluku Utara yaitu, ketimpangan aksesibilitas dan demografi penyaluran, perekaman data calon debitur potensial pada aplikasi SIKP masih rendah. Isu selanjutnya adalah penyaluran belum merata ke sektor-sektor strategis,” kata Sakop, mengakhiri.
Sumber: RRI Ternate
