Ternate – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, meminta dukungan penuh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam di wilayahnya. Permintaan itu disampaikan langsung dalam kunjungan kerja Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, ke Ternate, Senin (30/6/2025).
Menurut Gubernur, penanggulangan bencana di Kota Ternate dan beberapa kabupaten lain membutuhkan intervensi Pemerintah Pusat, mengingat skala kerusakan dan terbatasnya anggaran daerah. Ia menyebutkan, Pemprov Maluku Utara telah mengusulkan anggaran penanganan sebesar Rp1 triliun ke Kementerian Pekerjaan Umum, di mana Rp200 miliar dialokasikan khusus untuk Kota Ternate.
“Kami sudah memberikan usulan sebanyak Rp1 triliun, khusus di Ternate Rp200 miliar, untuk memastikan solusi jangka panjang secara sistem, jadi tidak dikerjakan secara spot-spot,” ujar Sherly Tjoanda.
Penanganan jangka panjang yang dimaksud mencakup 22 titik sungai dari Ternate Selatan hingga Ternate Utara, berdasarkan desain teknis dari Balai Wilayah Sungai (BWS). Rencana tersebut diusulkan mulai dikerjakan tahun 2026 melalui skema multiyears.
Gubernur juga menyoroti kebutuhan mendesak di Kepulauan Sula dan Halmahera Selatan akibat bencana yang terjadi pada Juni 2025. Beberapa jembatan di dua wilayah itu mengalami kerusakan total, dan penanganannya diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp34 miliar. Surat permohonan bantuan resmi telah diajukan ke BNPB.
“Khusus untuk kejadian di Sula dan Halmahera Selatan, ada empat jembatan rusak total. Sudah kami buatkan surat usulannya ke BNPB untuk dibantu,” ungkap Sherly.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyambut positif permintaan tersebut. Ia menyatakan, BNPB siap mendukung penanganan sesuai kewenangan jika anggaran daerah tidak lagi mencukupi.
“Kalau Dana Tidak Terduga (DTT) provinsi atau kabupaten/kota sudah tidak tersedia, silakan ajukan ke pusat melalui BNPB,” ujar Suharyanto.
Ia menambahkan, dalam lima tahun terakhir, bencana hidrometeorologi basah mendominasi kejadian di Provinsi Maluku Utara, dengan total 168 kejadian yang terdiri atas banjir (123), cuaca ekstrem (28), tanah longsor (6), dan gelombang pasang atau abrasi (11).
“Jenis bencana ini umumnya sama dengan daerah lain di Indonesia,” ucapnya.
Pemprov Maluku Utara sendiri tercatat memiliki anggaran DTT sebesar Rp45 miliar pada tahun 2025, dengan sekitar Rp7 miliar telah digunakan untuk penanganan bencana di Halmahera Utara. Artinya, sisa anggaran DTT saat ini tinggal Rp38 miliar.
Rakor tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Samsuddin A Kadir, Forkopimda, Wali Kota Ternate, Wakil Bupati Halsel, Instansi Vertikal, serta kepala OPD lingkup Pemprov Malut.
Sumber: RRI Ternate
