Ternate – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Maluku Utara dalam rangka penanganan darurat bencana hidrometeorologi.
Dalam kunjungan kerjanya di awali dengan rapat koordinasi penanganan darurat bencana hidrometeorologi bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dan jajarannya, pada Senin (30/6/2025), di ballroom Bela Hotel Ternate.
Menurut Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, BNPB sangat merespon penanganan kondisi darurat bencana di wilayah Provinsi Maluku Utara.
Ia menegaskan bencana hidrometeorologi basah mendominasi kejadian di Provinsi Maluku Utara, dengan total 168 kejadian yang terdiri atas banjir (123), cuaca ekstrem (28), tanah longsor (6), dan gelombang pasang atau abrasi (11).
Letjen Suharyanto menegaskan, BNPB siap mendukung penanganan sesuai kewenangan, apabila anggaran daerah tidak lagi mencukupi.
“Kalau Dana Tidak Terduga (DTT) provinsi atau kabupaten/kota sudah tidak tersedia, silakan ajukan ke pusat melalui BNPB,” ujar Suharyanto.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, sangat apresiasi kunjungan kerja dan dukungan BNPB untuk Pemprov Maluku Utara.
Gubernur menyampaikan anggaran DTT yang teralokasi, sebesar Rp.45 miliar pada tahun 2025, sekitar Rp.7 miliar sudab digunakan penanganan bencana di Halmahera Utara. Sisa anggaran DTT saat ini tinggal Rp.38 miliar.
Gubernur Sherly meminta dukungan penuh dari (BNPB) untuk menangani sejumlah infrastruktur akibat dampak bencana alam di wilayah Maluku Utara.
Gubernur Sherly menyampaikan kondisi perlu intervensi penanggulangan bencana di 10 Kabupaten/Kota di Maluku Utara. Skala kerusakan dan terbatasnya anggaran daerah. Pemprov Malut telah mengusulkan anggaran penanganan sebesar Rp. 1 triliun ke Kementerian Pekerjaan Umum, di mana Rp.200 miliar dialokasikan khusus untuk Kota Ternate.
“Kami sudah memberikan usulan sebanyak Rp.1 triliun, khusus di Ternate Rp.200 miliar, untuk memastikan solusi jangka panjang secara sistem, jadi tidak dikerjakan secara spot-spot,” ujar Gubernue Sherly.
Berdasarkan data desain teknis dari Balai Wilayah Sungai (BWS), terdapat 22 titik sungai dari Ternate Selatan hingga Ternate Utara, Rencana diusulkan mulai dikerjakan tahun 2026 melalui skema multiyears.
Selain Kota Ternate, Gubernur Sherly juga menyampaikan kebutuhan mendesak seperti kerusakan infrastruktur di Kepulauan Sula dan Halmahera Selatan akibat dampak bencana, membutuhkan anggaran sebesar Rp. 34 miliar.
“Khusus untuk kejadian di Sula dan Halmahera Selatan, ada empat jembatan rusak total. Sudah kami buatkan surat usulannya ke BNPB untuk dibantu,” ungkap Gubernur Sherly.
Rapat koordinasi dihadiri Sekretaris Daerah Samsuddin A Kadir, Forkopimda, Wali Kota Ternate, Wakil Bupati Halsel, Instansi Vertikal, dan kepala OPD lingkup Pemprov Malut.
Reporter: ADE/UN
