Gubernur Sherly Lantik Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Terpilih

HarianMalut, Sofifi – Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu hasil Pilkada Serentak 2024, Sashabilla Lufitalia Widya Mus dan La Ode Yasir di Aula Nuku, Kantor Gubernur Malut (26/5/2025). Pelantikan ini sekaligus menandai harapan baru pembangunan wilayah tersebut.

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa jabatan adalah amanah, serta takdir Tuhan, bukan sekadar kemenangan politik. Ia mengajak kepala daerah yang baru untuk membangun Taliabu dengan semangat inklusif, merangkul semua pihak, termasuk yang sebelumnya berseberangan, seperti halnya arahan Presiden yang pernah diterima Selurh Kepala Daerah pada Pelantikan Serentak, 20 Februari di Istana Negara.

Gubernur menegaskan pentingnya menyelaraskan program kabupaten dengan visi nasional Asta Cita Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam 100 hari pertama, diminta agar fokus diberikan pada pendidikan dan kesehatan. Dukungan Provinsi disiapkan bagi putra-putri Taliabu yang ingin menjadi dokter spesialis dan percepatan operasional RSUD Tipe C yang ditargetkan eroperasi 2026.

Terkait pendanaan, Gubernur memastikan DBH sebesar Rp15 miliar akan dicairkan tahun ini, untuk menjalankan program prioritas, dari total hutang DBH Provinsi Rp26 miliar, Pemda Taliabu juga didorong bersama-sama dengan Pemprov menyusun proposal infrastruktur untuk mengakses program jalan-jembatan melaui APBN, sebagai bagian dari percepatan konektivitas wilayah Taliabu.

Dalam bidang tata kelola, Gubernur menegaskan pentingnya ASN loyal pada pimpinan yang sah dan bekerja berbasis kinerja. Aparatur yang berprestasi perlu diberi ruang, sementara yang tidak mendukung perubahan harus siap didisiplinkan. Karena Reformasi birokrasi menjadi kunci peningkatan pelayanan.

Gubernur juga mendorong transformasi ekonomi Taliabu dari sektor mineral ke penguatan SDM. Program pemberdayaan petani, nelayan, serta pelatihan teknologi dan kewirausahaan harus diprioritaskan. Inisiatif seperti Sekolah Rakyat di atas lahan 8 hektare oleh Permprov dianggap strategis untuk mencetak generasi mandiri.

Gubernur mengingatkan bahwa kepala daerah adalah milik seluruh rakyat. “Jabatan adalah amanah. Rakyat tidak menunggu janji—mereka menuntut perubahan yang nyata,” ujar Sherly Tjoanda.

KBRN