HarianMalut, Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani memastikan efisiensi anggaran akan tetap dilakukan dalam penyusunan APBN tahun 2026. Menurutnya, dalam penyusunan APBN 2026 dipastikan akan melihat berdasarkan evaluasi tahun ini.
Hal ini diungkapkannya usai Rapat Paripurna DPR penyampaian Kerangka Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026. Sri Mulyani menyebut dokumen KEM-PPKF 2026 akan menjadi bahan pembahasan awal penyusunan APBN 2026.
“Kinerja kementerian lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN. Pasti dilakukan, itu tadi, nadi kalau mau disampaikan jawaban saya, tegas iya dilakukan efisiensi,” kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta, pada Selasa (20/5/2025).
Sri Mulyani menyatakan, efisiensi dilakukan untuk penguatan kualitas belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Melalui penguatan kualitas belanja tersebut, belanja negara akan dialokasikan kisaran 14,19 persen hingga 14,75 persen PDB di 2026.
“Pemerintah memperbaiki sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih produktif. Perbaikan kualitas layanan publik dan penguatan kemandirian daerah melalui penguatan kualitas belanja tersebut, belanja negara dialokasikan,” ucapnya.
KBRN
