HarianMalut, Ternate – Untuk pertama kalinya, Gubernur Sherly Tjoanda Laos, mengundang seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pekerjaan Umum di wilayah Maluku Utara. Pertemuan strategis ini berlangsung di Bela Hotel Ternate, Kamis (19/6/2026), dan turut dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar.
Pertemuan tersebut menghadirkan jajaran pimpinan Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi. Tujuan utama agenda ini adalah mensinkronkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan RPJMD Provinsi Maluku Utara.
Gubernur menyampaikan sejumlah program prioritas, di antaranya pengembangan kawasan segitiga emas dan pembangunan jalan penghubung antarwilayah strategis, seperti Sofifi ke Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, yang ditargetkan dapat ditempuh hanya dalam waktu satu jam.
Selain pembangunan konektivitas, Gubernur juga menekankan pentingnya pembangunan sektor ketahanan pangan dan energi yang selaras dengan RPJMD. Usulan pembangunan jalan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah diajukan ke Kementerian PUPR, dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp8 triliun.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi juga telah mengusulkan program di bidang sumber daya air (SDA) senilai Rp1 triliun. Program ini mencakup irigasi, normalisasi sungai, pencegahan banjir, dan pembangunan talud.
Dalam sektor Cipta Karya, Gubernur mendorong perhatian pada bantuan perumahan bagi masyarakat miskin, penanganan sampah, penyediaan air bersih, serta sanitasi, khususnya di wilayah yang rawan stunting.
“Intinya kita akan bekerjasama bagaimana Maluku Utara, infrastrukturnya bisa maju, dan masyarakatnya bisa ditingkatkan kualitas hidupnya, jika infrastruktur tersedia dengan baik,” kata Gubernur, usai pertemuan.
Kepala BWS Maluku Utara, Kalpin Nur, memberikan apresiasi atas inisiatif pertemuan ini yang melibatkan semua unit balai teknis secara langsung bersama Pemerintah Provinsi.
“Baru kali ini kami bisa duduk bareng dengan ibu Gubernur. Sehingga dukungan kami ke depan jadi lebih searah dengan pemerintah daerah,” ujar Kalpin.
Sementara itu, Kepala BPJN Maluku Utara, Togap Harianto Manik, menyebut bahwa tingkat kemantapan jalan nasional di Maluku Utara telah mencapai lebih dari 90 persen. Namun, kemantapan jalan di tingkat provinsi masih berada pada angka 60 persen, dan kabupaten/kota sekitar 40 persen.
“Jadi salah satu konsen kami adalah membantu pemerintah daerah bagaimana cara memperbaiki dan meningkatkan kemantapan jalan nasional,” ujar Togap.
Pihaknya juga tengah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bina Marga untuk lima tahun ke depan dan akan segera berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis guna menyusun perjanjian kerja sama (PKS) yang mengatur peran masing-masing pihak.
Dari sisi permukiman, Kepala BPPW Maluku Utara, Firman Aksara, menegaskan bahwa pencapaian target 100 persen akses air bersih dan sanitasi tidak bisa dilakukan secara sepihak. Dibutuhkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi untuk menyukseskan program tersebut, khususnya di kawasan strategis seperti Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Sofifi.
“Kami dari balai siap mendukung program-program ibu Gubernur Provinsi Maluku Utara,” kata Firman.
KBRN
